Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI) mengadakan kunjungan silaturahmi ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna meminta arahan dan dukungan dalam meningkatkan kualitas layanan haji.
Pertemuan yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (6/3/2025) ini, dihadiri oleh Kepala BP Haji RI, Moch. Irfan Yusuf, bersama Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta jajaran lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Irfan menegaskan komitmen lembaganya untuk mengelola penyelenggaraan haji dengan lebih baik.
“Kami datang untuk meminta nasihat dan dukungan dari Muhammadiyah. Haji bukan sekadar ibadah, tetapi juga tanggung jawab besar yang berdampak dunia dan akhirat. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadikan penyelenggaraan haji lebih profesional dan selaras dengan harapan Presiden serta umat Islam Indonesia,” ujar Irfan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyoroti pentingnya manajemen haji yang matang, mengingat kompleksitasnya yang mencakup aspek syariah, sosial, ekonomi, dan politik.
“Haji bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan syariah yang baik serta sistem tata kelola yang transparan dan profesional,” katanya.
Haedar juga menegaskan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengingat besarnya dana yang berputar dan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat.
“Dari sisi politik, saya mengingatkan bahwa pengelolaan haji berkaitan dengan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, sehingga perlu dikelola dengan pendekatan yang lebih profesional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haedar menyoroti pentingnya perbaikan sistem untuk mengatasi antrean panjang calon jemaah haji, yang mayoritas berusia di atas 50 tahun. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan haji harus dikelola secara terencana dan tidak bisa dilakukan secara instan.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya reformasi dalam pengelolaan haji dengan menitikberatkan pada efisiensi dan profesionalisme.
“Kami telah menyusun strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta Visi Tri Sukses yang mencakup kesuksesan dalam aspek ritual, ekosistem ekonomi haji, dan peradaban,” jelasnya.
Selain itu, dalam pertemuan ini turut dibahas dukungan Muhammadiyah terhadap revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar BP Haji RI dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan mandat Presiden.
Salah satu wacana yang turut dibahas adalah pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai alternatif untuk mengatasi kendala yang kerap terjadi di Arab Saudi, sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan langsung oleh masyarakat di Tanah Air.
Di akhir pertemuan, Haedar kembali menegaskan bahwa Muhammadiyah siap mendukung dan mendoakan BP Haji RI agar menjadi pilar baru dalam sejarah pengelolaan haji di Indonesia dengan pelayanan yang lebih profesional, transparan, serta memberikan manfaat yang luas bagi umat Islam. (wh)
