Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pada Rabu (16/4/2025).
Acara penandatanganan yang berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta itu, menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara lebih terarah dan terstruktur.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni atau kegiatan administratif belaka.
Muhammadiyah, menurutnya, memandang setiap bentuk kolaborasi harus melahirkan aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pekerja migran.
Dia menyampaikan bahwa Muhammadiyah akan terus memperluas kontribusinya dalam membangun bangsa, salah satunya melalui upaya pemberdayaan masyarakat dari berbagai lini.
“Bagi Muhammadiyah, nota kesepahaman ini harus menjadi pintu masuk untuk tindakan konkret di lapangan. Kami ingin peran aktif Muhammadiyah dalam memberdayakan masyarakat, khususnya para calon pekerja migran, agar mereka memiliki bekal yang cukup baik secara keilmuan, mental, maupun hukum sebelum berangkat ke luar negeri,” ujar Haedar.
Sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah berkontribusi besar dalam sejarah perjuangan dan pembangunan Indonesia, Muhammadiyah terus mengambil peran dalam penguatan kapasitas masyarakat.
Kali ini, fokusnya diarahkan pada kelompok pekerja migran yang sering kali menghadapi tantangan serius, baik sebelum keberangkatan maupun ketika berada di negara tujuan.
Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah melalui jaringan lembaga pendidikan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA), memiliki potensi besar dalam menyiapkan tenaga kerja yang terdidik dan profesional.
“Misalnya, program studi di bidang kesehatan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di negara-negara seperti Jepang dan kawasan Timur Tengah yang memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga medis,” sebutnya.
Menurut Haedar, sudah saatnya Indonesia mengirimkan pekerja migran yang benar-benar memiliki keahlian, bukan lagi yang tidak terlatih atau tidak memiliki latar belakang pendidikan memadai.
“Oleh karena itu, kerja sama ini juga akan difokuskan pada aspek pelatihan, pendidikan, serta pembekalan secara menyeluruh kepada calon PMI, termasuk penguatan pemahaman hukum agar mereka menempuh jalur migrasi resmi yang legal dan terlindungi,” papar dia.
Di sisi lain, Haedar juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari negara terhadap pekerja migran yang telah mengabdi di luar negeri.
Haedar menyebut kerja sama ini sebagai bentuk kontribusi Muhammadiyah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk kompleksitas yang dialami PMI.
“Kami di Muhammadiyah tidak akan tinggal diam. Kami sadar, pemerintah adalah hasil perjuangan rakyat, dan kemerdekaan bangsa ini juga merupakan hasil kerja keras kolektif, termasuk Muhammadiyah. Maka dari itu, kami terus mendukung dan bersinergi dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan, termasuk isu pekerja migran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas sambutan hangat dari PP Muhammadiyah.
Dia mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Yogyakarta bukan hanya untuk menandatangani MoU dan PKS, tetapi juga dalam rangka meminta dukungan nyata dari Muhammadiyah dalam penanganan isu-isu terkait pekerja migran.
“Kami sadar betul, tantangan yang dihadapi PMI sangat kompleks. Oleh karena itu, kami datang ke Muhammadiyah bukan sekadar untuk menjalin kerja sama formal, tapi secara jujur juga untuk meminta tolong. Kami butuh mitra yang punya sistem kuat dan jaringan luas, dan Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat tepat untuk itu,” ungkapnya.
Karding menyampaikan bahwa BP2MI tengah berupaya membangun sistem pelayanan yang lebih baik dan komprehensif bagi para pekerja migran Indonesia.
Dalam hal ini, kehadiran Muhammadiyah sebagai mitra strategis diharapkan mampu memperkuat sistem tersebut, terutama dalam aspek pemberdayaan, pelatihan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat calon PMI.
“Kolaborasi ini sangat strategis karena Muhammadiyah memiliki kekuatan sosial yang luas, basis pendidikan yang kokoh, dan tradisi pemberdayaan berbasis nilai-nilai Islam yang kuat. Kami berharap dengan dukungan Muhammadiyah, pelayanan kami kepada PMI akan semakin membaik dan berdampak nyata,” tambahnya.
Melalui kerja sama ini, Muhammadiyah dan BP2MI sepakat untuk bergerak bersama, menyatukan kekuatan dan sumber daya demi menciptakan perlindungan dan pemberdayaan optimal bagi pekerja migran Indonesia.
Langkah ini tidak hanya bermanfaat bagi para PMI, tetapi juga menjadi bentuk nyata kontribusi kedua lembaga dalam upaya menciptakan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global. (wh)
