Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menerima kunjungan resmi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam membahas strategi penguatan sistem ekonomi haji yang lebih berkeadilan dan transparan.
Dalam pertemuan tersebut, Haedar Nashir tidak sendiri. Ia didampingi oleh Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, yang juga menjabat sebagai Dirjen Haji dan Umrah, serta Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin.
Kehadiran para petinggi Muhammadiyah ini menunjukkan komitmen organisasi dalam mendukung pengelolaan dana haji yang lebih optimal demi kepentingan umat.
Haedar menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh BPKH. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya pengelolaan dana haji yang produktif dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
“Sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab terhadap dana umat, BPKH memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan manfaat dana haji dapat dirasakan oleh para calon jemaah secara adil dan merata,” katanya.
Ia menyoroti bahwa Indonesia masih tergolong baru dalam sejarah pengelolaan dana haji. Oleh karena itu, ia menyarankan perlunya studi dan pembelajaran dari negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan sistem serupa.
Dengan melakukan studi perbandingan, BPKH dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia guna memperbaiki sistem yang ada agar lebih efisien dan berdaya guna.
“Segala aspek pengelolaan dana haji harus dikaji secara mendalam dengan melibatkan tim yang kompeten, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik,” ujar Haedar.
Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga menekankan pentingnya perhatian terhadap fasilitas jemaah haji, khususnya dalam aspek penyediaan makanan dan akomodasi selama ibadah berlangsung.
Ia mengungkapkan keprihatinannya mengenai bagaimana sebagian besar kebutuhan pokok, seperti beras, masih harus diimpor dari negara lain seperti Thailand.
“Ini merupakan tantangan besar yang harus segera diatasi agar dana yang dikeluarkan oleh para jemaah haji Indonesia dapat lebih banyak kembali dan berputar dalam perekonomian nasional,” paparnya.
“Dalam penyediaan katering, kita perlu memastikan bahwa sistem dan ekosistem yang dibangun benar-benar mendukung keberlanjutan ekonomi di dalam negeri. Jangan sampai dana besar yang berputar di sektor ini lebih banyak menguntungkan pihak luar daripada umat sendiri,” imbuh Haedar.
Lebih jauh, Haedar menekankan bahwa sistem pengelolaan dana haji harus semakin diperbaiki agar ekosistem haji yang terbentuk benar-benar berkeadilan.
Penguatan sistem ini bukan hanya untuk kepentingan efisiensi pengelolaan, tetapi juga dalam rangka menjaga kepercayaan umat Islam, terutama mereka yang telah menabung bertahun-tahun demi mewujudkan impian berhaji.
“Banyak masyarakat dari pedesaan yang rela menjual hasil kebun, seperti kelapa, demi bisa melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka, haji bukan sekadar ibadah spiritual, tetapi juga simbol pencapaian dan kebanggaan. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pengelolaan dana mereka dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Haedar.
Ketua BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa kunjungan mereka ke PP Muhammadiyah bertujuan untuk meminta dukungan dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana haji.
Ia menekankan bahwa salah satu tujuan utama dari keberadaan BPKH adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adil dan merata bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji melalui sistem pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya sinergi antara BPKH dan organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem ini semakin meningkat,” jelasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara BPKH dan Muhammadiyah dalam mengembangkan sistem ekonomi haji yang lebih adil dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh umat Islam di Indonesia. (*/tim)
