Hasil survei Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta tentang “Muhammadiyah di Mata Anak Muda” menunjukkan bahwa anak muda menilai Muhammadiyah mempunyai peran vital sebagai pemersatu bangsa. Di tengah tingginya sinisme terhadap politik, justru anak muda memandang Muhammadiyah memiliki kepatutan politik dan moral.
***
Bagi anak muda, persatuan menjadi suatu yang penting bagi kohesi sosial. Sebab Bangsa Indonesia sudah terlalu banyak dihadapkan pada perbedaan pendapat, khususnya dalam dunia politik dan pemerintahan. Termasuk juga realitas kemajemukan bangsa. Pro dan kontra menjadi suatu yang selalu dipertontonkan secara bebas di banyak media.
Tetapi yang menjadi sangat menarik, justru anak muda berpendapat bahwa Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting bagi persatuan Indonesia. Memiliki peran moral yang tinggi untuk memperkuat persatuan bangsa.
Persepsi tersebut tercermin dari hasil survei sebagai berikut:
- 89,3% Sepakat: Mayoritas mutlak responden percaya bahwa Muhammadiyah memiliki peran vital dalam menjaga kohesi sosial dan persatuan di Indonesia yang majemuk.
- 10,7% Tidak Sepakat: Sebagian kecil responden mungkin melihat peran ini belum optimal atau memiliki perspektif berbeda mengenai aktor mana yang seharusnya menjaga nilai kebangsaan.
Dukungan hampir 90% menunjukkan bahwa narasi Darul Ahdi wa Syahadah –negara sebagai konsensus nasional, tempat pembuktian pengamalan Pancasila– yang diusung Muhammadiyah sangat relevan bagi anak muda sebagai bukti bahwa teologi dan nasionalisme dapat berjalan beriringan.
Di tengah isu polarisasi, Muhammadiyah dipandang sebagai kekuatan sosial yang bijaksana dan mampu berdiri di atas semua golongan untuk merawat kohesi masyarakat. Tingginya persetujuan ini mengukuhkan citra Muhammadiyah sebagai aktor penting yang menjaga harmoni, memperkuat persatuan, serta menanamkan nilai kebangsaan dalam masyarakat yang majemuk.
Panutan dalam Isu Politik
Meski anak muda memiliki kecenderungan tidak percaya pada politik, justru dalam survei ini terungkap bahwa mereka menilai Muhammadiyah sebagai organisasi massa keagamaan besar di Tanah Air yang mampu menjaga jarak dengan kepentingan politik praktis.
Hal itu terlihat dari hasil survei sebagai berikut:
- 87,3% Sepakat: Sebagian besar responden percaya bahwa Muhammadiyah mampu menjaga jarak yang sehat dari kepentingan politik praktis serta tetap berpegang pada nilai etika.
- 12,8% Tidak Sepakat: Sebagian kecil responden mungkin melihat adanya celah dalam independensi tersebut atau menginginkan peran yang lebih/kurang aktif dalam isu tertentu.
Pejabat Publik dari Muhammadiyah
Anak muda juga mengetahui bahwa ada beberapa kader Muhammadiyah yang dipercaya duduk di pemerintahan sebagai pejabat publik. Sebagai besar anak muda dalam survei ini mengakui bahwa kader Muhammadiyah bisa menjalankan amanah dengan baik.
- 82,6% Sepakat: Sebagian besar responden menilai bahwa kader Muhammadiyah yang duduk di kursi pemerintahan benar-benar membawa dampak positif dan bekerja dengan baik.
- 17,4% Tidak Sepakat: Ada kelompok minoritas kritis yang mungkin merasa kinerja birokrasi secara umum belum memuaskan, melihat beberapa sosok yang sering mendapat kritik atau melihat bahwa identitas organisasi tidak serta-merta menjamin kinerja individu di pemerintahan.
Bagi Gen Z dan Milenial, kompetensi adalah harga mati. Mereka sangat sinis terhadap praktik cronyism (bagi-bagi jabatan) tanpa keahlian. Angka 82,6% ini menunjukkan bahwa anak muda melihat kehadiran kader Muhammadiyah di pemerintahan bukan sebagai representasi identitas golongan, melainkan sebagai hadirnya kaum teknokrat yang profesional.
Muhammadiyah dipersepsikan sebagai “Pabrik SDM Berkualitas” yang jika ditugaskan mengurus negara, mereka tahu cara bekerja dengan efektif, berintegritas, dan membawa nilai tambah bagi pelayanan publik.
Hasil ini mengandung dua makna penting. Pertama, responden memberikan penilaian positif terhadap dampak kehadiran kader Muhammadiyah dalam pemerintahan. Ini berarti keberadaan mereka dipersepsikan memiliki kontribusi yang baik bagi lembaga atau ruang publik tempat mereka bekerja.
Kedua, responden juga mengaitkan keberadaan tersebut dengan kualitas kinerja. Jadi, penilaian yang muncul bukan hanya soal representasi identitas organisasi, melainkan juga soal kemampuan praktis dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah tampak dipersepsikan memiliki modal sumber daya manusia yang dipercaya mampu bekerja secara efektif di sektor publik.
Di tengah sikap sinis generasi muda terhadap manuver politik, Muhammadiyah dipandang memiliki kepatutan politik (Political Decency) karena posisinya sebagai pengawal moral yang mengutamakan maslahat publik di atas kepentingan bagi-bagi kursi.
Tingginya tingkat persetujuan responden mengindikasikan kepercayaan kuat terhadap integritas organisasi dalam menjaga jarak dari politik praktis serta tetap berpijak pada nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kepercayaan terhadap kualitas moral dan kelembagaan inilah yang membuat suara Muhammadiyah tetap didengarkan oleh anak muda sebagai panduan dalam merespons berbagai persoalan politik kebangsaan di tingkat nasional. (habis)
