Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lumajang menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Aula KH. Abdi Manab, SMK Muhammadiyah Lumajang, pada Ahad (25/5/2025).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh unsur Pimpinan Harian, ketua dan sekretaris dari seluruh majelis dan lembaga, organisasi otonom tingkat daerah, serta perwakilan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Lumajang.
Rakerda menjadi ajang penting untuk menyamakan visi, mengevaluasi program kerja, dan mengkonsolidasikan langkah strategis PDM Lumajang ke depan.
Dalam suasana yang penuh semangat dan ukhuwah, kegiatan ini dibuka dengan pidato iftitah dari Ustadz Suharyo, selaku Penasehat PDM Lumajang.
“Kalau namanya Rakerda (Rapat Kerja Daerah) harapannya jangan hanya selesai di rapat, tapi langsung kerja. Keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan harus segera ditindaklanjuti secara konkret di lapangan,” tegas Ustaz Suharyo, yang disambut tepuk tangan peserta.
Dia juga menekankan pentingnya membawa ruh dakwah amar ma’ruf nahi munkar dalam setiap program kerja majelis dan lembaga.
Menurutnya, hal ini mencerminkan karakter gerakan Muhammadiyah yang tidak hanya berorientasi pada struktur, tetapi juga substansi dakwah dan pelayanan umat.
Rakerda dibuka secara resmi oleh Ketua PDM Lumajang, dr. Halimi Maksum, MMRS. Dalam sambutannya, dia menggarisbawahi urgensi audit internal sebagai landasan penting dalam menata tata kelola organisasi Muhammadiyah secara profesional dan akuntabel.
“Sebelum kita berbicara tentang audit eksternal, mari kita awali dari audit internal. Ini adalah bagian dari evaluasi dan introspeksi organisasi. Dengan begitu, kita tahu apa yang perlu dibenahi, apa yang sudah baik, dan apa yang masih tertinggal,” ujar Halimi.
Dia menambahkan bahwa tertib administrasi bukan hanya soal dokumentasi, melainkan wujud nyata dari komitmen moral dan spiritual Muhammadiyah untuk mewujudkan amanah umat secara transparan dan bertanggung jawab.
Salah satu sesi penting dalam Rakerda kali ini adalah pemaparan dari Majelis Hukum dan HAM PDM Lumajang yang menggagas program legal audit dan pendampingan hukum bagi aset-aset milik persyarikatan.
Syahrul Ramadhan, SH, M.Kn, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) PDM Lumajang, menyampaikan rencana pembentukan tim legal audit yang akan bekerja sama dengan Majelis Pendayagunaan Wakaf dan Kehartabendaan.
“Insya Allah, kita akan melakukan sinergi lintas majelis dalam program legal audit untuk melakukan inventarisasi terhadap aset-aset Muhammadiyah. Termasuk tanah, bangunan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya,” jelas Syahrul.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset Muhammadiyah tercatat dengan baik, memiliki kekuatan hukum, serta terlindungi dari potensi konflik atau sengketa di masa mendatang.
Dalam semangat pemberdayaan kader muda, Majelis Hukum dan HAM juga menggandeng Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk terlibat dalam pelatihan paralegal.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya regenerasi dan penguatan dakwah hukum Muhammadiyah di akar rumput.
“Kami ingin IMM menjadi bagian dari gerakan literasi hukum. Pelatihan ini tidak hanya membekali teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti pendampingan masyarakat dan advokasi kebijakan di tingkat lokal,” imbuh Syahrul.
Respons positif datang dari berbagai elemen peserta, termasuk perwakilan IMM dan ortom lainnya yang menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam program ini.
Mereka melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata pembumian nilai-nilai keadilan sosial yang selama ini digaungkan Muhammadiyah.
Sebagai penutup, Syahrul menyampaikan seruan spiritual khas Muhammadiyah: “Billāhi fī sabīlil-ḥaqq fa-stabiqūl khairāt, naṣrum minallāhi wa fat-ḥun qarīb, wa basysyiril-mu`minīn”.
(Dengan nama Allah di jalan kebenaran, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pertolongan Allah dan kemenangan itu dekat. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman).
Rakerda PDM Lumajang 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, tajdid, dan pelayanan umat.
Fokus gerakan tidak hanya pada pendidikan dan kesehatan, tetapi juga penguatan aspek hukum dan perlindungan aset sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual.
Seluruh hasil Rakerda ini akan segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi teknis antar majelis dan lembaga.
Langkah ini menunjukkan keseriusan PDM Lumajang dalam membangun organisasi yang tertib, transparan, dan profesional.
Kegiatan diakhiri dengan pernyataan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menjaga amanah persyarikatan dan terus mengembangkan nilai-nilai Islam Berkemajuan di tengah masyarakat. (*/tim)
