Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, meminta pemerintah Indonesia melakukan lobi maksimal kepada pemerintah Arab Saudi untuk melindungi hak jemaah umrah yang terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah.
Hal ini disampaikan Hidayat menyusul imbauan penundaan perjalanan umrah akibat eskalasi konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran, yang berdampak pada operasional perjalanan ibadah ke Arab Saudi.
“Sebaiknya Pemerintah RI lakukan lobi maksimal ke pihak Saudi, apalagi Wakil Menteri Haji sudah menyampaikan imbauan agar jemaah umrah menunda perjalanan,” kata Hidayat, seperti yang dirilis Inilah.com, Senin (2/3/2026).
Menurut dia, langkah imbauan penundaan saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu melakukan negosiasi serius untuk memastikan dana jemaah yang sudah dibayarkan tidak hangus. “Betul. Lobi yang serius,” ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.
Hidayat menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan warga negara Indonesia, termasuk dalam situasi krisis yang berdampak pada pelaksanaan ibadah umrah.
Ia menilai, komunikasi dan negosiasi dengan otoritas Arab Saudi menjadi langkah penting untuk mencari solusi, terutama terkait kemungkinan pengembalian dana (refund) atau penjadwalan ulang keberangkatan jemaah.
Sebagai informasi, memanasnya konflik antara Israel–Amerika Serikat versus Iran berdampak langsung pada jemaah umrah Indonesia, khususnya yang membidik 10 hari terakhir Ramadan.
Harga hotel di sekitar Tanah Suci melonjak hingga tiga kali lipat, sementara opsi refund nyaris tak ada. Sejumlah pelaku usaha travel mengaku kondisi ini sangat merugikan. Hotel-hotel yang berlokasi dekat Masjidil Haram telah mematok tarif tak masuk akal, bahkan ada yang tembus di atas Rp20 juta per malam.
Komisaris Tsabita Travel, Windy Kareem, mengatakan bahwa pada sepuluh hari terakhir Ramadan itu momen spesial. Puncak ibadah ada di situ. Tapi sekarang harganya seperti musim haji, bahkan lebih mahal. Kenaikannya bisa sampai tiga kali lipat.
Ia menambahkan, Indonesia selama ini menjadi salah satu penyumbang jemaah umrah terbesar. Setiap tahun, terutama Ramadan, jumlahnya mendominasi. “Secara data dan rekor, Indonesia selalu terbanyak. Harusnya pemerintah berani mengetuk, bahkan menekan agar ada solusi. Jangan cuma imbau menunda,” tegasnya.
Para pelaku travel meminta Kementerian Agama tidak hanya mengeluarkan imbauan penundaan keberangkatan demi keamanan, tetapi juga aktif mendorong pemerintah Arab Saudi untuk membantu negosiasi dengan pihak hotel.
Skema yang paling realistis adalah penjadwalan ulang (reschedule) tanpa hangus biaya atau pengembalian dana bagi jemaah yang memilih tidak berangkat karena faktor keamanan. (*/tim)
