Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Syamsul Anwar memberikan sambutan dalam acara Halaqah Nasional Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang digelar oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, pada Sabtu (19/4/2025).
Dalam pidatonya, Syamsul menekankan bahwa penyusunan kalender Hijriah global yang seragam tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan proses pengkajian yang berkesinambungan, sistematis, dan multidisipliner.
Menurutnya, tantangan dalam menyusun kalender Islam yang dapat digunakan secara global sangat kompleks, baik dari sisi teknis astronomis maupun pertimbangan hukum syar’i.
Oleh karena itu, ia mendorong agar konsep awal kalender Hijriah global yang telah disiapkan oleh Majelis Tarjih terus dikembangkan dan disempurnakan melalui proses kajian yang lebih mendalam dan berkelanjutan.
“Saya menyarankan agar Majelis Tarjih membentuk sebuah tim khusus yang memiliki tugas utama mengkaji berbagai aspek ilmiah dan syariah dari konsep kalender Hijriah global ini. Tim tersebut harus bekerja secara terus-menerus, bukan hanya sesekali,” ujar Syamsul.
Dia menekankan bahwa tim ini sebaiknya terdiri dari dua unsur utama, yaitu para ahli di bidang astronomi dan para pakar di bidang fikih Islam.
Tujuannya adalah agar pendekatan dalam menyusun kalender ini tidak timpang, melainkan mencerminkan keseimbangan antara keilmuan modern dan prinsip-prinsip syariat Islam yang menjadi landasan utama umat Muslim dalam menentukan waktu-waktu ibadah.
Salah satu isu penting yang diangkat Syamsul adalah mengenai garis batas tanggal internasional yang menjadi titik krusial dalam menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah.
Dia lalu menjelaskan, meskipun secara teoritis garis batas tanggal terletak pada garis bujur 180 derajat, namun dalam praktiknya, batas tersebut tidak selalu linier karena sifatnya tidak diatur oleh hukum internasional yang baku, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan antarnegara.
“Negara-negara yang berada di sekitar garis tanggal internasional, terutama di wilayah Pasifik, kerap berpindah antara zona waktu Timur dan Barat. Hal ini berimplikasi pada penentuan awal bulan Hijriah yang menjadi tidak seragam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syamsul mengusulkan pendekatan teknis yang lebih praktis dalam menentukan batas wilayah imkanu rukyat, yaitu menggunakan garis bujur yang eksak ketimbang garis pantai yang tidak beraturan.
Menurutnya, penggunaan garis bujur yang tetap akan lebih memudahkan dan menghindarkan dari kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan.
“Daripada menggunakan garis pantai yang cenderung tidak rata dan sulit dipetakan secara teknis, lebih baik kita menetapkan garis bujur tertentu, misalnya 140 derajat atau 120 derajat, sebagai batas praktis yang dapat diterapkan,” jelasnya.
Syamsul juga menyoroti problematika yang muncul pada zona-zona paling Barat dunia, seperti wilayah benua Amerika. Di wilayah ini, seringkali kondisi imkanu rukyat terpenuhi setelah waktu tengah malam, sehingga penentuan masuknya awal bulan menjadi lebih rumit.
Untuk itu, ia menyarankan perlunya kriteria tambahan, seperti memperhatikan waktu ijtima (konjungsi) yang terjadi sebelum fajar di wilayah timur seperti Selandia Baru, atau memastikan keterlihatan hilal secara optik hingga ke wilayah Amerika.
“Zona ujung Barat memang menjadi salah satu wilayah paling menantang dalam penetapan awal bulan Hijriah. Visibilitas hilal sangat kecil, baik dilihat dengan mata telanjang maupun menggunakan teleskop,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Syamsul juga mengapresiasi keberadaan Pusat Astronomi (Pastron) di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) serta peran jurusan Fisika di Fakultas Eksakta yang telah mendukung kajian astronomi di lingkungan Muhammadiyah.
Menurutnya, ini adalah aset strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pengembangan kalender global.
“Fasilitas yang dimiliki UAD ini merupakan kekuatan tersendiri bagi Muhammadiyah dalam mengembangkan kajian kalender. Kombinasi antara keahlian ilmiah dan kajian keislaman yang mendalam menjadi modal penting,” ucapnya.
Syamsul juga mengingatkan pentingnya mengacu pada kesepakatan internasional, seperti keputusan Konferensi Islam tahun 2016 di Istanbul, Turki, yang menyerukan pentingnya penyatuan kalender Islam.
Tujuan utama dari penyatuan ini tidak hanya untuk pembaruan internal umat Islam, tetapi juga demi menampilkan citra Islam yang lebih positif dan beradab di hadapan dunia internasional.
Mengakhiri sambutannya, Syamsul menegaskan bahwa halaqah nasional seperti ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, karena menjadi wadah bagi para ahli untuk merefleksikan kembali jadwal dan konsep kalender yang telah dibuat.
Dia berharap forum ini mampu melahirkan langkah-langkah konkret untuk menyempurnakan dan mewujudkan kalender Hijriah global yang lebih tepat, akurat, dan diterima oleh masyarakat Islam internasional.
“Saya sangat menghargai inisiatif Majelis Tarjih dalam menyelenggarakan halaqah ini. Saya berharap dari sini akan lahir gagasan-gagasan penting yang dapat ditindaklanjuti secara serius dan berkesinambungan,” pungkasnya. (*/wh)
