Komitmen Kementerian Agama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kembali membuahkan hasil. Untuk kesembilan kalinya berturut-turut sejak 2016. Laporan Keuangan Kemenag memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 31a/S/VII/05/2025 tertanggal 27 Mei 2025 atas LKKA per 31 Desember 2024.
Laporan disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, hingga PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa raihan WTP ke-9 ini tidak boleh hanya dilihat sebatas keberhasilan teknis, melainkan harus memacu semangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Saat ini tidak cukup kita hanya meraih WTP. Lebih dari itu, saya minta jajaran Kemenag untuk melakukan kerja-kerja yang berdampak bagi masyarakat. Program-program yang kita buat jangan sekadar seremoni, melainkan harus menghadirkan dampak nyata,” tegas Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Lebih jauh, Menag menekankan pentingnya empati dalam setiap perumusan kebijakan.
“Pikirkan dan laksanakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar program mercusuar,” tambahnya.
Dengan keberhasilan meraih WTP kesembilan secara berturut-turut, Kementerian Agama meneguhkan komitmen untuk menjaga tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Lebih dari itu, Kemenag bertekad menjadikan setiap program dan kebijakan sebagai wujud nyata pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. (Afifun Nidlom)
