Reuni 212 tahun ini kembali membuktikan satu hal: ada arus besar di bawah tanah politik Indonesia yang tak pernah benar-benar mati. Ia mungkin meredup sebentar. Tertutup hiruk-pikuk kekuasaan. Tapi bara itu tetap menyala. Dan setiap kali kondisi bangsa makin semrawut, makin penuh ketidakadilan, bara itu menemukan jalannya untuk menyembul lagi ke permukaan. Esensi itulah yang terasa paling kuat dalam Reuni 212 tahun 2025.
Sejak aksi pertama pada 2016 lalu, 212 bukan sekadar peristiwa. Ia adalah simbol. Ia mewakili kekecewaan, tuntutan moral, dan perlawanan terhadap arogansi kekuasaan. Dan bertahun-tahun kemudian, termasuk Selasa (2/12/2025) malam, simbol itu masih bekerja. Maksudnya, Reuni 212 bukan nostalgia. Ia tetap relevan karena problem bangsa ini juga tetap relevan. Bahkan untuk sebagian masalah, kondisinya jauh memburuk.
Hari ini, rakyat kecil semakin terhimpit. Bermacam tarif dan biaya hidup melejit. Konflik antar-penegak hukum terbuka. Oligarki menggenggam negara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasa ketidakadilan tidak menurun. Maka tidak heran Reuni 212 tetap menemukan massa, energi, dan momentumnya.
Inilah poin penting. Setiap kali negara gagal menghadirkan rasa keadilan, publik mencari ruang alternatif untuk mengekspresikan diri, dan 212 adalah ruang itu.
Reuni 212 2025 juga menunjukkan pergeseran narasi. Awalnya, dulu, sentrumnya pada isu penistaan agama. Kini tema besarnya adalah “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Memerdekakan Palestina dari Penjajah.” Sekilas religius. Tapi makna politiknya kuat. Kritik moral terhadap para pemegang kekuasaan hari ini.
“Penjahat” dalam konteks ini jelas bukan kriminal jalanan. Yang dimaksud adalah para elit perusak tatanan. Koruptor yang tak pernah jera. Oligarki yang merampas tanah rakyat. Juga para pejabat publik yang bekerja bukan untuk Indonesia dan rakyatnya.
Dalam suasana pemerintahan yang karut-marut dan penuh kompromi, seruan revolusi akhlak sejatinya adalah seruan “benahi negara dari hulu.” Ini kritik terbuka atas kerusakan moral institusional yang semakin telanjang.
Menariknya, Reuni 212 juga berhasil merangkum berbagai simpul keresahan sosial. Ada bendera Palestina. Ini simbol solidaritas global sekaligus kritik terhadap politik luar negeri yang dianggap terlalu pragmatis. Ada doa untuk korban banjir di Sumatra dan Aceh. Simbol empati atas bencana yang makin sering terjadi di era kekacauan tata ruang dan rakusnya korporasi besar. Ada pula suara pedagang kecil, komunitas dakwah, hingga anak-anak muda kota yang muak dengan hidup makin susah.
Singkat kata: 212 adalah titik temu berbagai luka bangsa. Tetapi justru karena itu, ia punya dua potensi sekaligus. Membebaskan atau dimanfaatkan.
Hati-hati, Jaga Jarak!
Kelemahan terbesar 212 selama bertahun-tahun adalah dilemanya sendiri. Energi moralnya besar. Basis massanya riil. Tetapi hasil politik konkretnya kerap tidak jelas arah. Ia bisa menjadi gerakan moral yang menginspirasi perubahan. Tapi ia juga bisa diplester oleh kepentingan elite yang lihai memanfaatkan simbol agama untuk transaksi kekuasaan.
Jika 212 ingin tetap relevan, ia harus berani menjaga jarak dari elite mana pun. Jaga jarak terutama kepada elite yang mendekat hanya saat butuh legitimasi massa. Jangan lagi mau dijadikan “stempel halal” untuk penguasa.
Reuni 212 tahun ini sebenarnya membuka peluang baru. 212 sebagai gerakan moral-politik rakyat kecil. Gerakan yang tidak hanya turun tiap Desember. Tetapi hadir dalam isu sehari-hari. Kesulitan ekonomi rakyat cilik kian mencekik. Perampasan tanah, hukum tebang pilih. Mafia hukum, kriminalisasi aktivis, sampai konflik aparat yang merusak sendi negara.
Kalau 212 berani mengambil posisi ini, ia akan menjadi kekuatan rakyat yang otentik. Bukan alat siapa pun. Bukan kendaraan menuju kursi. Bukan panggung pencitraan. Tapi benar-benar titik konsolidasi moral umat.
Sebaliknya, jika 212 tetap berhenti sebagai ritual tahunan, ia akan meredup pelan-pelan. Bukan karena dibubarkan negara. Tapi karena kehilangan substansi perjuangannya.
Pada akhirnya, Reuni 212 2025 adalah kode keras kepada penguasa. Jangan pernah anggap keresahan rakyat sudah padam. Ia hanya menunggu pemicu. Dan negara yang terus bermain-main dengan keadilan sedang menabuh genderang itu sendiri. Selama hukum dan keadilan masih diperjualbelikan, 212 tak akan pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu waktu untuk membakar lagi! (*)
Jakarta, 3 Desember 2025
