Wakil Menteri Agama, Romo Syafi’i, menegaskan bahwa zakat dan wakaf tidak lagi bisa diposisikan sebatas aktivitas kedermawanan umat, melainkan harus menjadi instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Hal itu disampaikan Romo Syafi’i saat membuka Seminar Nasional Forum Manajemen Pengelolaan Zakat dan Wakaf, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Menurut Romo Syafi’i, potensi zakat dan wakaf nasional sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi zakat nasional tercatat mencapai lebih dari Rp300 triliun pertahun, sementara wakaf uang mencapai sekitar Rp180 triliun pertahun. Namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut.
“Masalahnya bukan pada umat, tapi pada sistem dan tata kelola. Zakat dan wakaf tidak boleh terus berjalan sendiri sebagai filantropi sukarela, tapi harus terhubung dengan agenda besar negara,” ujar Romo Syafi’i.
Ia menekankan, zakat dan wakaf harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif bangsa untuk menjawab tantangan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi umat. Landasan hukumnya pun sudah jelas, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi syariah nasional dan misi pembangunan pembiayaan berbasis wakaf.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyoroti masih terbatasnya pengelolaan wakaf yang selama ini berkutat pada empat sektor, yakni masjid, makam, mushola, dan madrasah. Ia menegaskan perbedaan karakter zakat dan wakaf perlu dipahami bersama.
“Zakat memang harus dibagikan sampai habis, tapi wakaf harus dijaga keutuhannya dan justru bisa diinvestasikan agar manfaatnya terus berkembang. Karena itu, kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media menjadi kunci,” jelasnya.
Melalui forum ini, Romo Syafi’i berharap lahir keberanian baru untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai pilar pembangunan nasional, bukan sekadar wacana tahunan. (*/tim)
