Dalam fase awal berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki sejumlah sahabat sepemikiran yang setia mendukung perjuangannya. Salah satu tokoh penting tersebut adalah Sangidu, yang atas peran dan jasanya kemudian dianugerahi Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah Nomor 001.
Sangidu merupakan figur sentral tapi kurang populer dalam sejarah Muhammadiyah. Ia adalah ayah dari Wardan Diponingrat, pakar ilmu falak Muhammadiyah, serta kakek dari Djazman Al-Kindi, salah satu perintis berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Kisah tentang kiai, anak, dan cucu ini disampaikan Budi Setiawan, Ketua Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam Pengajian Rutin Malam Selasa Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertajuk Meneladani Tokoh-tokoh Muhammadiyah.
Sangidu selama ini lebih dikenal sebagai pengusul nama “Muhammadiyah”. Namun, menurut Budi Setiawan, merujuk pandangan Mitsuo Nakamura—peneliti asal Jepang yang mendalami Muhammadiyah—peran Sangidu jauh melampaui itu. “Muhammadiyah, mungkin, jika tidak ada Sangidu, perkembangannya tidak akan secepat pada masa itu,” jelasnya.
Meski tidak banyak bicara, tidak meninggalkan karya tulis, serta tidak tercatat dalam struktur kepengurusan awal Muhammadiyah tahun 1912, peran Sangidu sangat strategis. Ia menjadi penghubung penting antara Muhammadiyah dan Keraton Yogyakarta.
Sangidu merupakan keponakan dari Penghulu Keraton Yogyakarta, Kiai Kholil Kamaludiningrat, yang pada awalnya menentang gagasan pembaruan Islam yang dibawa Ahmad Dahlan. Di sisi lain, Sangidu adalah sahabat dekat Dahlan, sehingga posisinya berada di antara dua figur yang saling berseberangan.
“Dalam film Sang Pencerah juga digambarkan bagaimana Sangidu berada dalam posisi sulit, antara menghormati pamannya dan mendukung sahabatnya,” ujar Budi.
Melalui Sangidu yang kala itu menjabat Ketib Anom, Ahmad Dahlan memperoleh akses untuk menjalin komunikasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Dukungan Sultan inilah yang membuat Muhammadiyah memperoleh legitimasi sejak awal berdirinya, meskipun belum mendapat restu dari Hoofdpenghulu Keraton.
“Dukungan Sangidu ini sangat luar biasa. Muhammadiyah justru mendapat restu Sultan, meskipun Hoofdpenghulu saat itu tidak setuju,” kata Budi.
Setelah wafatnya Kiai Kholil Kamaludiningrat pada 1914, Keraton mengangkat Sangidu sebagai Penghulu. Sejak saat itu, perkembangan Muhammadiyah semakin pesat. Kantor Pengulon yang sebelumnya tertutup, mulai terbuka, termasuk untuk aktivitas Muhammadiyah.
Di bidang pendidikan, Sangidu memelopori berdirinya Al-Qismul Arqa pada 1918 yang kemudian berkembang menjadi Madrasah Mu’allimin. Bersama putrinya, Ummiyah, ia juga menggerakkan Siswa Praja Wanita (SPW) mendirikan Froebel School—taman kanak-kanak pertama bagi pribumi—yang kini dikenal sebagai TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA).
Wardan Diponingrat, Pakar Ilmu Falak Muhammadiyah
Wardan Diponingrat, atau Muhammad Wardan, merupakan putra kedua Sangidu dari pernikahannya dengan Siti Jauhariyah. Ia lahir pada 19 Mei 1911, setahun sebelum Muhammadiyah berdiri.
Dalam bidang ilmu falak, Wardan dikenal sebagai tokoh yang mengusulkan metode Wujudul Hilal yang hingga kini digunakan Muhammadiyah. Ia juga aktif sebagai pendidik, mengajar di berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah sejak 1930-an hingga 1960-an.
Atas keilmuannya, Wardan dipercaya memimpin Majelis Tarjih Muhammadiyah selama enam periode (1937–1955). Di bawah kepemimpinannya, terbit Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang hingga kini menjadi rujukan utama warga Muhammadiyah.
“Tanpa ketekunan beliau, bisa jadi naskah-naskah Tarjih itu tidak pernah terhimpun dengan baik,” terang Budi.
Dari pernikahan Wardan dengan Siti Zuhariyah, lahirlah Djazman Al-Kindi, tokoh yang dikenal luas sebagai perumus sistem perkaderan Muhammadiyah. “Beliau sering disebut sebagai anak ideologis Muhammadiyah. Ideologi baginya harus diwujudkan dalam amal nyata,” jelas Budi.
Djazman merupakan salah satu tokoh di balik berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada 14 Mei 1964. Di bidang pendidikan tinggi, ia berperan besar dalam pendirian Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) serta Pondok Hajjah Nuriyah Shabran sebagai pusat kaderisasi ulama.
“Beliau ingin perguruan tinggi Muhammadiyah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat pembentukan kader persyarikatan,” pungkas Budi. (*/tim)
