Dr. Askuri Ibnu Chamim, M.Si. menegaskan pentingnya sensus mubaligh dan masjid Muhammadiyah sebagai fondasi utama penguatan dakwah berbasis data. Hal itu disampaikan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Tabligh PP Muhammadiyah di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (25/10/2025).
“Kalau kita ingin membuat kebijakan dan program dakwah, seperti pemberdayaan masjid atau mendirikan koperasi, semuanya harus berbasis data. Tanpa data, gagasan kita hanya akan jadi angan-angan,” tegas Dr. Askuri, Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Menurutnya, sensus ini mencakup pendataan mubaligh, masjid, dan pengajian Muhammadiyah secara nasional. Langkah tersebut merupakan bagian dari Sistem Informasi Tabligh (SITAMA) berbasis digital, yang dikembangkan oleh Majelis Tabligh PP Muhammadiyah.
Dr. Askuri memaparkan, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 700 ribu masjid berdasarkan data SIMAS Kementerian Agama (per 14 Oktober 2025). Namun, dari jumlah itu, masjid Muhammadiyah yang terdata baru sekitar 1.800 unit.
“Padahal, dengan 13.843 ranting Muhammadiyah, secara konservatif seharusnya ada belasan ribu masjid yang terafiliasi. Artinya, data kita masih jauh dari ideal,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi ekonomi dari masjid sangat besar. Jika 1.000 masjid saja memiliki aktivitas pengajian dan sirkulasi zakat serta sedekah rutin, potensi pemberdayaan ekonomi umat bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Data semacam ini, kata Askuri, penting untuk merancang kebijakan dakwah yang tepat sasaran.
Program sensus mubaligh dan masjid Muhammadiyah akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga ranting. Majelis Tabligh PP Muhammadiyah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional, serta menggelar Training of Trainer (TOT) bagi penggerak sensus di setiap wilayah.
“Mulai November ini, Satgas nasional dibentuk. Disusul wilayah, daerah, cabang, hingga ranting. Pelatihan dilakukan secara online agar efisien dan inklusif. Semua materi pelatihan bersifat gratis,” jelasnya.
Tiap ranting akan menunjuk enumerator, yaitu petugas pendata yang memahami kondisi lokal, jumlah masjid, dan aktivitas pengajian di wilayahnya.
Dari hasil sensus ini, Muhammadiyah akan memiliki peta dakwah nasional yang akurat, mencakup data masjid, mubaligh, dan jenis pengajian di seluruh Indonesia.
Melalui sensus ini, Majelis Tabligh menargetkan terbentuknya basis data terintegrasi SITAMA. Sistem ini memungkinkan pengurus masjid untuk mengakses jadwal mubaligh, memesan narasumber, serta mencatat kegiatan dakwah secara digital.
“Sensus ini bukan sekadar administrasi, tapi fondasi dakwah berbasis data. Kita ingin menjadikan pekerjaan mubaligh sebagai profesi yang terukur dan terarah,” terang Dr. Askuri.
Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran Majelis Tabligh tidak hanya berhenti pada seminar dan diskusi, tetapi melanjutkan pada aksi nyata pendataan dan pengelolaan data digital.
“Keberhasilan sensus ini bergantung pada kontinuitas. Sistem harus dijaga agar data bisa menjadi dasar kebijakan dakwah Muhammadiyah ke depan,” tegasnya.
Peta Dakwah Ditarget Rampung 2026
Jika berjalan sesuai rencana, pada pertengahan 2026 Majelis Tabligh akan memiliki data nasional masjid, mubaligh, dan pengajian Muhammadiyah. Data tersebut akan digunakan untuk perencanaan dakwah, sertifikasi mubaligh, serta pengembangan ekonomi berbasis masjid.
“Kami berharap, melalui sensus ini, dakwah Muhammadiyah benar-benar menjadi gerakan yang ilmiah, terukur, dan berdaya guna,” tutup Dr. Askuri.
