Belakangan ini, publik Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar tragis yang beredar luas di media sosial: beberapa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja dilaporkan meninggal dunia setelah diketahui terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online dan penipuan berbasis internet.
Kasus ini tidak hanya menyorot sisi gelap dunia kerja migran, tetapi juga membuka tabir persoalan serius yang selama ini terabaikan oleh negara: minimnya ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.
Pemerintah mengakui kesulitan untuk memberikan perlindungan terhadap para PMI tersebut, terutama karena mayoritas dari mereka berangkat ke luar negeri secara non-prosedural atau ilegal. Akibatnya, mereka tidak tercatat secara resmi dan tidak memiliki perlindungan hukum maupun akses bantuan dari otoritas negara.
Menanggapi fenomena ini, Agus Budiman, pakar sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), memberikan pandangan kritis.
Dia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan mencerminkan kegagalan struktural pemerintah dalam menciptakan peluang kerja yang layak di dalam negeri.
“Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong banyak warga, terutama usia produktif, untuk mencari nafkah di luar negeri. Sayangnya, mereka sering kali berangkat tanpa bekal pengetahuan dan pemahaman memadai mengenai risiko pekerjaan di negara tujuan,” ujar Agus Budiman, Jumat (18/4/2025).
Dia menambahkan, dalam banyak kasus, para pekerja migran ini direkrut melalui jaringan agen tidak resmi yang menjanjikan pekerjaan di sektor jasa atau teknologi, namun setibanya di negara tujuan, mereka justru dipaksa bekerja di perusahaan yang menjalankan praktik terlarang seperti judi online, penipuan daring, bahkan perdagangan manusia.
Laporan dari LSM Migrant Watch Asia mencatat bahwa sejumlah korban mengalami penyekapan, penyiksaan, dan tidak menerima gaji sebagaimana yang dijanjikan ketika direkrut.
“Masalah ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi kesalahan individu. Ini adalah buah pahit dari sistem ketenagakerjaan kita yang tidak adil dan tidak mampu mengakomodasi tenaga kerja dalam jumlah besar. Negara harus berani mengakui bahwa ini adalah konsekuensi dari kelalaian dalam menyediakan lapangan kerja layak,” jelasnya.
Menurut Agus, tren keberangkatan pekerja migran secara ilegal ke Kamboja mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Hal ini terjadi bersamaan dengan stagnasi angka pengangguran di dalam negeri, terutama di kalangan pemuda. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap agen tenaga kerja dan tidak adanya sistem perlindungan migran yang efektif.
“Ironis sekali melihat bagaimana generasi muda kita menjadi korban kejahatan transnasional hanya karena di negeri sendiri tidak tersedia ruang yang cukup untuk mereka berkembang dan bekerja,” tambah Agus dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Agus mendesak pemerintah untuk mengambil langkah strategis dan berjangka panjang dalam menangani persoalan ini.
Menurutnya, solusi tidak cukup hanya dengan memulangkan para korban. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan, sistem pendidikan vokasi, serta memperketat regulasi terhadap agen perekrut tenaga kerja migran.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian politik untuk melakukan perubahan mendasar. Pemerintah harus mulai berinvestasi secara serius dalam pengembangan ekonomi lokal, pelatihan vokasi, serta pembukaan sektor industri yang berbasis kerakyatan. Ini penting agar masyarakat memiliki alternatif pekerjaan yang aman dan bermartabat di negeri sendiri,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda. Tanpa langkah-langkah konkret seperti itu, kasus-kasus eksploitasi PMI akan terus berulang dan menjadi luka kolektif bangsa.
“Selama tidak ada perubahan fundamental, maka kisah-kisah tragis pekerja migran akan terus menjadi cerita pilu yang kita tangisi berulang kali,” pungkasnya. (*/wh)
