Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1445 H, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo menggelar kajian keislaman yang berlangsung di Expotorium Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), pada Ahad (16/3/2025).
Acara yang mengusung tema “Membangun Peradaban untuk Masyarakat yang Berkemajuan” ini dihadiri oleh berbagai tokoh publik, akademisi, serta pejabat pemerintahan. Narasumber utama kegiatan ini adalah Dr. Suli Da’im, anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua Majelis Pustaka, Indormasi, dan Digitalisasi PWM Jatim. Turut hadir pula para pengurus dan kader Muhammadiyah dari seluruh wilayah Ponorogo.
Sebagai pembicara utama dalam kajian ini, Suli Da’im menyampaikan materi bertajuk “Peran Kader dalam Membangun Sinergitas Dakwah Persyarikatan”.
Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa keberlanjutan dakwah Muhammadiyah tidak hanya bergantung pada kegiatan internal organisasi, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif kader di berbagai sektor kehidupan, termasuk politik dan kebijakan publik.
“Diaspora kader Muhammadiyah di berbagai bidang menjadi strategi penting agar nilai-nilai Islam berkemajuan dapat tersebar lebih luas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.
Namun, sebelum melakukan diaspora, setiap kader Muhammadiyah harus memiliki fondasi ideologis yang kuat. “Bekal utama seorang kader yang ingin berkiprah dalam bidang politik dan kebijakan publik adalah pemahaman ideologi yang kokoh. Tanpa itu, kita akan mudah terombang-ambing dalam dinamika politik yang ada,” ujar Suli.
Dalam kajian tersebut, Suli menekankan bahwa salah satu nilai ideologis yang harus dipegang teguh oleh kader Muhammadiyah adalah teologi Al-Ma’un, sebagaimana diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan. Ia menjelaskan bahwa dalam tafsir Syeikh Muhammad Abduh yang menjadi rujukan KH. Ahmad Dahlan, kata Al-Yatim dalam Surah Al-Ma’un tidak hanya merujuk pada anak yang kehilangan orang tua, tetapi juga menjadi simbol bagi kelompok masyarakat yang lemah dan terpinggirkan.
“Al-Yatim dalam tafsir ini bisa dimaknai lebih luas sebagai simbol bagi mereka yang lemah dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Oleh karena itu, kader Muhammadiyah yang terjun di dunia politik harus membawa semangat Al-Ma’un dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil,” tegasnya.
Dari pemahaman teologi Al-Ma’un inilah lahir tiga pilar utama gerakan Muhammadiyah, yakni schooling (pendidikan), healing (kesehatan), dan feeding (sosial-kemanusiaan). Ketiga pilar ini menjadi dasar bagi Muhammadiyah dalam menjalankan berbagai program sosial dan pendidikan, serta harus tetap dijaga dalam setiap kebijakan politik yang dibuat oleh kader-kadernya.
Suli juga menyoroti pentingnya kader Muhammadiyah berdiaspora di berbagai bidang strategis, khususnya dalam ranah politik dan kebijakan publik. Menurutnya, kehadiran kader Muhammadiyah dalam dunia politik sangatlah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai Islam dan berpihak pada kepentingan umat.
“Di era modern ini, tantangan yang dihadapi Muhammadiyah semakin kompleks, mulai dari era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), Society 5.0, bonus demografi, hingga implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk menjawab tantangan tersebut, kader Muhammadiyah tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus aktif berkontribusi dalam pembuatan kebijakan,” paparnya.
Suli juga menegaskan bahwa diaspora kader Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada legislatif dan eksekutif, tetapi juga harus mencakup berbagai sektor seperti akademisi, birokrasi, organisasi masyarakat, dan partai politik. Dengan demikian, pengaruh Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa dapat lebih terasa dan kebijakan yang dibuat benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Suli juga memberikan pesan kepada para peserta kajian agar terus mempersiapkan diri dengan baik sebelum terjun ke dunia politik dan kebijakan publik.
Kata dia, kader Muhammadiyah harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada kaum mustadh’afin (kaum lemah) dalam setiap langkah perjuangannya.
“Dimana pun kita berada, baik di legislatif, eksekutif, akademisi, maupun sektor lainnya, spirit Al-Ma’un harus tetap menjadi pegangan utama. Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi merupakan sarana untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan,” pungkasnya.
Kajian Ramadhan ini menjadi momentum penting bagi para kader Muhammadiyah di Ponorogo untuk semakin memahami urgensi peran politik dalam dakwah persyarikatan. Melalui spirit Al-Ma’un, diharapkan kader-kader Muhammadiyah dapat terus membawa perubahan positif di berbagai sektor dan mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan serta berkemajuan. (wh)
