Berbagai tantangan harus dihadapi Relawan Muhammadiyah dalam mendampingi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra. Tantangan itu disebabkan besarnya jumlah korban jiwa dan materi, juga area bencana yang sangat luas meliputi tiga provinsi dan banyak kabupaten/kota.
Data Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) hingga 10 Januari 2026, relawan Muhammadiyah telah memberikan pelayanan kepada 80.526 jiwa yang tersebar di 250 lokasi pelayanan. Tercatat, sejumlah 526 relawan telah diterjunkan.
Sebanyak 250 titik pelayanan yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Utara, diberikan pelayanan kesehatan, psikososial, logistik, WASH (air, sanitasi, kesling), pendidikan, shelter, serta dapur umum.
Data tersebut dipaparkan Wakil Sekretaris MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Budi Santoso dalam diskusi bertajuk Memperkuat Ketangguhan Umat: Peran Muhammadiyah dalam Merespons Bencana Banjir di Sumatra yang diselenggarakan Pusat Studi Muhammadiyah (PSM), Kamis (22/1/2026).
Banyak tantangan harus dihadapi. Pertama, skala dan luasan wilayah terdampak, dan berada di tiga wilayah dalam satu waktu bersamaan. Kedua, tantangan geografis. Menurut Budi, akses lokasi terdampak tidak mudah dijangkau. Perlu menggunakan kendaraan khusus. Bahkan, beberapa titik harus jalan kaki karena untuk akses roda transportasi roda dua dan roda empat tidak bisa digunakan.
Ketiga, sumber daya manusia terutama di bidang kesehatan. “Dalam satu waktu membutuhkan sumber daya yang besar di tiga wilayah terdampak yang kemudian harus menghadirkan sekian relawan dalam satu waktu dengan durasi yang panjang,” jelas Budi.
Dari data BPBD, bencana Sumatra telah berdampak pada 53 kabupaten/kota. Tercatat 1.200 orang meninggal dunia, 143 hilang, dan sekitar 114 ribu mengungsi.
Selain itu, bencana juga telah mengakibatkan kerusakan pada sebanyak 215 fasilitas kesehatan, 4.646 fasilitas pendidikan, dan 803 rumah ibadah. Serta, 810 jembatan dan 2.164 jalan terdampak. Sedangkan rumah rusak mencapai 175.050 unit.
Dijelaskan Budi, tantangan selanjutnya yang harus diselesaikan adalah ketersediaan bahan-bahan pendukung untuk pemulihan dan pembangunan kembali. Dengan fasilitas yang masih terbatas, relawan harus segera bersiap untuk proses ini. Termasuk dalam menagani ketersediaan air bersih.
“Respons Muhammadiyah juga mengedepankan partisipatif. Jadi melibatkan warga lokal untuk ikut serta dalam proses penanganan dan juga pemulihan,” jelas Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu), Ahmad Imam Mujadid Rais, menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi Lazismu dan MDMC adalah soal koordinasi dan sinergi.
“Tentunya ini penting, koordinasi dan sinergi, terutama dengan BNPB, dengan pemerintah setempat. Kemudian juga dengan lembaga-lembaga filantropi yang lain. Nah ini gimana supaya bantuan ini tidak menumpuk, tidak dobel,” beber Ahmad.
Akuntabilitas juga tak kalah penting. Menurut Ahmad, sebagai lembaga filantropi Islam di bawah naungan Muhammadiyah, harus bisa menjaga amanah. “Kami sebagai lembaga filantropi Islam di Persyarikatan Muhammadiyah harus betul-betul menjaga trust, amanah dari para muzakki ataupun donatur kita dan sebisa mungkin segera melaporkan,” tegasnya. (*/tim)
