Proses pemindahan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah terus berlangsung. Hingga Ahad (11/5/2025), tercatat sudah ribuan jemaah dari berbagai kloter diberangkatkan melalui jalur darat. Perpindahan ini sekaligus menandai implementasi sistem layanan baru berbasis syarikah (perusahaan penyedia layanan) yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.
Namun, sistem berbasis syarikah ini menimbulkan konsekuensi tersendiri. Salah satunya, formulasi kloter tidak lagi menjadi dasar penempatan hotel di Makkah. Akibatnya, dalam sejumlah kasus, jemaah dari satu kloter bisa tersebar ke hotel berbeda, tergantung pada penyedia layanan masing-masing. Bahkan, ada yang berpotensi terpisah dari pasangan atau anggota keluarga.
Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Muhammad Hanafi, mengakui situasi ini menjadi perhatian serius. Pihaknya telah menganalisis potensi dampak sejak awal, termasuk kemungkinan jemaah suami-istri atau orang tua-anak yang harus menginap di hotel berbeda karena beda syarikah.
“Yang dikhawatirkan adalah ketika yang terpisah itu adalah suami dengan istri, anak dengan orang tua. Ini sebenarnya sudah kami analisis sejak awal,” ujar Muchlis dalam konferensi pers di Makkah, Ahad (11/5/2025).
Pihaknya bahkan sudah menyampaikan kekhawatiran ini kepada Kementerian Haji Arab Saudi dan delapan syarikah yang melayani jemaah Indonesia dalam pertemuan resmi pada 7 Mei lalu. Meski demikian, sistem layanan haji yang berlaku di Arab Saudi kini sudah sepenuhnya berbasis pada perusahaan penyedia layanan, bukan lagi berdasarkan wilayah geografis.
“Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Haji itu sudah punya sistem. Sistem itulah yang mengikat syarikah, sehingga mau tidak mau kita yang harus menyesuaikan,” kata Muchlis.
Meski demikian, ia memastikan PPIH terus berupaya agar pasangan suami istri atau jemaah lansia dan pendampingnya tetap bisa bersama, terutama di Makkah. Salah satu solusi yang tengah dibahas adalah penerbitan kartu Nusuk baru untuk menyatukan pasangan dalam satu lokasi.
“Kalau yang terpisah itu antara suami dengan istri, itu akan diupayakan untuk tetap gabung. Dengan cara menerbitkan Nusuk baru,” tegasnya.
Muchlis menambahkan, sejak awal PPIH telah membangun komunikasi intensif dengan delapan syarikah, agar meskipun berbeda-beda, mereka tetap bergerak sebagai satu kesatuan.
“Mereka sekarang sudah menunjuk koordinator untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Termasuk bila ada ketua kloter yang beda syarikah, beda hotel,” tambahnya.
Koordinasi juga dilakukan dalam forum lintas-syarikah agar solusi cepat ditemukan tanpa mengorbankan kenyamanan jemaah.
“Nanti teknisnya di lapangan akan kami lakukan. Yang penting kami ingin membuat jemaah itu senyaman mungkin,” kata Muchlis.
Apalagi, bagi jemaah lansia, pendamping keluarga menjadi faktor penting yang tak bisa diabaikan.
“Faktor kemanusiaan itu tidak bisa diabaikan. Mereka (syarikah) sangat memperhatikan hal itu,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun ini untuk kali pertama Indonesia menggandeng delapan syarikah. Mereka akan melayani seluruh 203.320 jemaah haji reguler Indonesia. Berikut daftarnya;
1. Al-Bait Guests (BTG): 35.977 jemaaH
2. Rakeen Mashariq (RKN): 35.090 jemaah
3. Sana Mashariq (SNA): 32.570 jemaah
4. Rehlat & Manafea (RHL): 34.802 jemaah
5. Alrifadah (RFH): 20.317 jemaah
6. Rawaf Mina (RWF): 17.636 jemaah
7. MCDC (MCD): 15.645 jemaah
8. Rifad (RFD): 11.283 jemaah
Muchlis memastikan bahwa meskipun pengelolaan jemaah tersebar ke berbagai syarikah, koordinasi lintas sektor berjalan ketat, termasuk saat terjadi insiden kloter disambut oleh maktab yang bukan penanggung jawabnya.
“Tidak ada jemaah yang terlantar. Semua terlayani dengan baik,” pungkasnya. (afifun nidlom)
