Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhamad Rofiq Muzakkir, menegaskan, terdapat empat kriteria utama yang harus dimiliki oleh ulama ‘Aisyiyah. Keempat kriteria ini harus dimiliki oleh ulama ‘Aisyiyah agar dapat diterima di tengah masyarakat yang heterogen.
Kriteria tersebut meliputi, Pertama, menjaga integritas dan keteladanan di tengah masyarakat. Ulama bukan hanya figur intelektual, tetapi juga teladan moral yang kehadirannya dirasakan oleh umat.
Kedua, menguasai ilmu keislaman secara kokoh. Ulama perempuan harus memiliki wawasan dasar ilmu-ilmu keislaman, serta menjadi spesialis paling tidak pada satu disiplin ilmu keislaman dan satu ilmu umum. Penguasaan ilmu ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan peran keulamaan.
Ketiga, memberikan kontribusi nyata bagi ilmu dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya tradisi menulis di kalangan ulama perempuan. “Ulama paling tidak harus menulis kitab atau memiliki karya tulis. Kita membutuhkan legacy ulama perempuan Muhammadiyah yang menulis buku, terutama refleksi terhadap hadis atau ayat tertentu. Ini akan membangun tradisi keilmuan yang kokoh di Muhammadiyah,” kata Rofiq Muzakkir.
Selain itu, ulama juga diharapkan mampu menjawab persoalan dan memberikan pandangan keagamaan atas problem yang dihadapi masyarakat. “Ulama itu harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di konferensi dan tidak sekadar berada di ruang lab,” ujarnya.
Keempat, menurut Rofiq, ulama ‘Aisyiyah harus berwawasan wasathiyah dan berjiwa tajdid. Ulama perempuan diharapkan tidak ekstrem dalam memahami teks, baik dalam membaca Al-Qur’an dan As-Sunnah maupun dalam merespons realitas sosial. “Jangan tunduk begitu saja pada tren zaman. Ulama harus mampu menegosiasikan bagaimana catch up with reality, tetapi tetap melihat realitas dari sudut pandang Islam,” jelasnya.
Madrasah Politik
Sementara itu, untuk meningkatkan keilmuan para ulama perempuan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) PP ’Aisyiyah secara berkala menggelar Madrasah Politik Perempuan (MPP).
Ketua LPPA PP ’Aisyiyah, Siti Syamsiyatun, menegaskan bahwa upaya memperkuat kapasitas perempuan dalam kepemimpinan publik merupakan bagian dari kontribusi untuk memperbaiki sistem kenegaraan. Ia menekankan bahwa Madrasah Politik Perempuan menjadi ruang penguatan mental dan pengetahuan bagi perempuan yang akan berkiprah di ranah publik.
“Kita tahu bahwa posisi strategis negara, baik legislatif, eksekutif maupun lembaga independen, sangat menentukan arah kebijakan. Jika proses seleksi tidak dijalankan dengan baik, kita bisa mendapatkan pimpinan yang tidak kompeten,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP ’Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik untuk mendorong keterwakilan yang lebih setara. Ia menyoroti masih adanya kendala internal seperti kurangnya kepercayaan diri, serta hambatan eksternal berupa budaya patriarki yang membatasi ruang perempuan.
MPP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi politik perempuan sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dasar seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen konflik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan untuk berkiprah dalam lembaga publik. (*)
