Menteri Agama Nasaruddin Umar telah kembali ke Tanah Air usai menghadiri Konferensi Lembaga Hadis Nabawi yang dibina oleh Raja Salman di Madinah. Dalam kunjungan tersebut, Menag juga meninjau kesiapan petugas dan layanan di Kota Nabi, termasuk di Makkah dan Jeddah.
“Alhamdulillah, banyak sekali kemajuan yang telah kita capai. Bisa dikatakan, hampir semua persiapan penyelenggaraan haji sudah siap, termasuk di bandara untuk penjemputan kloter pertama,” ujar Menag Nasaruddin Umar setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Rabu (30/1/2025) malam.
Turut hadir menyambut kedatangan Menag, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Plt Inspektur Jenderal Kemenag Faisal Ali, para staf khusus, serta pejabat eselon I dan II Kementerian Agama.
Selain menyapa para petugas, Menag juga meninjau kesiapan sejumlah lokasi layanan serta mitigasi yang telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi kendala selama pelaksanaan ibadah haji.
“Alhamdulillah, semua sudah ada antisipasinya agar penyelenggaraan haji berjalan dengan baik dan lancar,” tutur Menag.
Dalam kesempatan tersebut, Menag juga memanfaatkan waktunya untuk berdiskusi informal dengan sejumlah pejabat Pemerintah Arab Saudi. Ia berharap jemaah haji Indonesia mendapatkan bimbingan serta kemudahan layanan selama menjalankan ibadah haji.
“Pihak keluarga dan Kerajaan Arab Saudi menekankan pentingnya kelengkapan dokumen jemaah haji Indonesia. Jangan sampai ada jemaah yang berangkat tanpa dokumen lengkap karena akan mengalami kesulitan,” ujarnya.
“Mereka juga menyampaikan apresiasi, karena Indonesia dikenal selalu tertib dan siap dalam memberangkatkan jemaah hajinya,” tambahnya.
Menurut Menag, Duta Besar Arab Saudi dan para pejabat terkait menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh layanan dan opsi mitigasi yang telah disiapkan untuk kelancaran haji. Oleh karena itu, Menag menekankan pentingnya mitigasi yang variatif dan komprehensif.
“Tidak cukup hanya satu opsi mitigasi. Dengan jumlah jemaah yang besar, dibutuhkan berbagai skenario agar tidak ada jemaah yang terlantar,” jelasnya.
Contohnya, jika terjadi kendala dalam perjalanan seperti bus mogok atau kemacetan, maka harus disiapkan bus cadangan. Demikian pula, bagi jemaah yang sakit menjelang puncak haji, perlu disiapkan layanan safari wukuf. Untuk jemaah yang terpisah dari rombongan, dapat dimanfaatkan teknologi dan sistem informasi agar mereka bisa segera ditemukan dan dipertemukan kembali.
Menag juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur berangkat ke Tanah Suci tanpa visa haji. Ia menegaskan bahwa regulasi di Arab Saudi sangat ketat dan bertujuan melindungi jemaah.
“Jika ketahuan tidak menggunakan visa haji, maka akan dipulangkan dan dikenai denda hingga Rp400 juta. Jemaah juga wajib selalu membawa identitas selama beraktivitas di Tanah Suci,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Menag mengajak seluruh masyarakat dan jemaah Indonesia untuk saling mendoakan agar pelaksanaan haji 1446 H / 2025 M berjalan dengan lancar, aman, dan penuh keberkahan. (*/afifun nidlom)
