Fenomena tagar #KaburAjaDulu yang tengah viral di media sosial menjadi bentuk ekspresi anak muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Pakar Universitas Muhammadiyah Surabaya Radius Setiyawan, MA menyatakan bahwa kemunculan tagar ini merupakan respons spontan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang berpihak pada rakyat.
“Kemunculan #KaburAjaDulu adalah bentuk tanggapan cepat atas persoalan yang terjadi hari ini. Ini adalah ekspresi kemarahan, kekecewaan, keputusasaan, serta protes yang disampaikan anak-anak muda kepada publik dan pemerintah melalui media sosial,” ujar Radius pada Rabu (19/2/2025).
Menurutnya, fenomena ini menarik karena terjadi tepat setelah pemerintah mengumumkan hasil survei kepuasan publik terhadap 100 hari kerja, yang menunjukkan angka 80%. Namun, di saat yang sama, media sosial justru dipenuhi oleh kritik dalam bentuk tagar tersebut. Radius melihat ini sebagai suatu anomali yang patut diperhatikan oleh pemerintah.
“Pemerintah dengan bangga menyajikan angka kepuasan kinerja, tetapi di sisi lain, masyarakat, terutama anak muda, justru mengekspresikan kekecewaannya dengan tagar ini. Ini harus menjadi perhatian, bukan justru diabaikan,” tegasnya.
Bukan Hilangnya Nasionalisme, tetapi Bentuk Cinta pada Indonesia
Radius menegaskan bahwa kemunculan tagar #KaburAjaDulu tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk hilangnya nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air. Justru sebaliknya, tagar ini merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa.
“Ini bukan persoalan nasionalisme, justru Gen Z mengekspresikan kekecewaannya karena mereka peduli. Mereka melihat kebijakan-kebijakan yang ada tidak cukup memberikan solusi bagi kehidupan mereka, terutama dalam hal pendidikan, energi, dan keadilan sosial,” jelasnya.
Radius juga menyoroti bahwa generasi muda saat ini lebih sadar akan disparitas global. Melalui media sosial, mereka dapat membandingkan kualitas hidup di berbagai negara, mulai dari sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, kualitas pendidikan, hingga peluang kerja.
“Kesadaran inilah yang membuat mereka merasa bahwa kehidupan di luar negeri mungkin bisa memberikan masa depan yang lebih baik,” tegas sekretaris Majelis Pustaka, Informasi dan Digitalisasi (MPID) PWM Jatim itu.
Sayangnya, respons pemerintah terhadap tagar ini justru memperkeruh keadaan. Salah satu pernyataan yang dianggap tidak bijak datang dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang menyebut, “Kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi.”
“Saya kira ini justru kontra produktif. Komunikasi pemerintah dengan anak-anak muda seharusnya tidak seperti ini. Pernyataan tersebut hanya akan memperkuat anggapan bahwa pemerintah anti-kritik,” terang Radius.
Radius menambahkan bahwa dalam komunikasi publik, penting bagi pemerintah untuk membangun dialog yang konstruktif dengan masyarakat, terutama generasi muda. Bukannya bersikap sinis, pemerintah seharusnya melihat tagar ini sebagai cerminan keresahan publik yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret.
“Kalau melihat secara gramatikal, #KaburAjaDulu itu menegaskan bahwa ini bukan niat permanen untuk meninggalkan Indonesia. Ini lebih kepada perasaan ketidakpastian, sehingga mereka ingin mencari alternatif sementara. Ketika situasi membaik, mereka akan kembali,” paparnya.
Menurut Radius, tugas utama pemerintah saat ini adalah memperbaiki cara mereka dalam berkomunikasi dengan publik. Bukan hanya sekadar memberikan angka kepuasan kerja, tetapi juga menjelaskan logika di balik kebijakan efisiensi yang diterapkan.
“Misalnya, jika ada pemotongan anggaran perjalanan dinas, maka pemerintah harus menjelaskan bagaimana pola baru yang akan diterapkan. Masyarakat bisa menerima kebijakan efisiensi jika mereka diyakinkan dengan alasan yang jelas,” tegasnya.
Berbeda dengan pernyataan Immanuel Ebenezer, Radius justru mengapresiasi tanggapan dari Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, yang melihat tagar ini secara lebih bijak.
Dzulfikar menyatakan bahwa fenomena #KaburAjaDulu tidak boleh dipandang secara negatif, melainkan sebagai momentum untuk memberikan edukasi kepada anak muda mengenai peluang kerja di luar negeri dengan jalur yang aman dan legal.
“Bukan sekadar ‘kabur’, tetapi bagaimana mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup agar sukses di negeri orang,” ujar Dzulfikar.
Radius menilai pendekatan ini jauh lebih konstruktif dibandingkan sikap sinis yang hanya akan menambah kekecewaan publik.
Menurutnya, jika pemerintah ingin mengatasi fenomena #KaburAjaDulu, mereka harus mendengarkan suara anak muda dan membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan anak muda dan memperbaiki strategi komunikasi publiknya. Jika terus-menerus bersikap antagonis, maka fenomena seperti ini hanya akan semakin menguat sebagai simbol ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar tren di media sosial, tetapi refleksi dari ketidakpuasan generasi muda terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Pemerintah seharusnya menjadikannya sebagai masukan berharga, bukan justru merespons dengan sinisme.
Sebagai negara dengan bonus demografi, suara anak muda harus didengar dan diperhatikan. Pemerintah perlu memperbaiki cara berkomunikasi serta memberikan penjelasan rasional mengenai kebijakan yang diambil agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Jika tidak, ekspresi ketidakpuasan seperti #KaburAjaDulu akan terus bermunculan dan semakin menggema di ruang publik,” tutup Radius. (uswah sahal)
