Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i membawa kabar menggembirakan bagi dunia pesantren. Ia menyampaikan bahwa surat permohonan izin prakarsa pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren telah ditandatangani dan segera dikirim ke Sekretariat Negara.
Kabar tersebut disampaikan Romo Syafi’i usai bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Jumat (17/10/2025). Turut hadir Deputi Kelembagaan Menpan RB Nanik Purwati, serta sejumlah pejabat pendamping dari Kemenag.
“Hari ini saya bersilaturahim ke Menpan RB, Ibu Rini. Alhamdulillah, ada kabar baik. Surat permohonan izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren ditandatangani hari ini untuk dikirim ke Sekretariat Negara,” ujar Romo Syafi’i.
Dengan penuh optimisme, ia menambahkan: “Saya optimistis Hari Santri 2025 ada kado izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren dari Presiden Prabowo.”
Romo Syafi’i mengapresiasi pendampingan dari Kemenpan RB dalam memperjuangkan terbentuknya Ditjen Pesantren. Usulan yang sudah berproses sejak 2019 dan terus diperbarui pada 2021, 2023, dan 2024.
“Tim Kemenpan RB selama ini terus melakukan pendampingan. Alhamdulillah, di era Menpan Ibu Rini, ada progress signifikan. Kita sangat apresiasi,” tuturnya.
Menurut Wamenag, keberadaan Ditjen Pesantren sangat mendesak karena pesantren memikul mandat besar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mencakup tiga fungsi utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Ketiga fungsi ini bahkan sudah diperankan banyak pesantren sejak sebelum Indonesia merdeka. Pesantren sudah ada sejak abad ke-15 Masehi,” jelasnya.
Pesantren, lanjut Romo Syafi’i, merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia yang menjadi kawah lahirnya jutaan santri berilmu dan berakhlak. Mereka berperan besar dalam membangun masyarakat moderat dengan nilai-nilai tawassuth, tawazun, i‘tidal, dan tasamuh.
“Dakwah pesantren mempromosikan nilai-nilai itu. Inilah modal sosial yang sangat penting dalam membangun kerukunan umat,” tegasnya.
Selain pendidikan dan dakwah, pesantren juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang menggerakkan ekonomi lokal.
“Pesantren bukan menara gading keilmuan, tapi episentrum pembangunan ekonomi rakyat. Eksistensinya ikut membantu pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi,” tambahnya.
Karena peran strategis itu, ia menilai pengelolaan pesantren tidak cukup dilakukan oleh unit eselon II, melainkan perlu struktur setingkat direktorat jenderal agar fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan dapat berjalan optimal.
Data Kementerian Agama mencatat lebih dari 42 ribu pesantren telah terdaftar secara resmi, dengan estimasi total mencapai 44 ribu lembaga yang menaungi lebih dari 11 juta santri dan sekitar 1 juta kiai atau dewan guru.
Selain itu, Direktorat Pesantren juga membina 104.204 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) serta 194.901 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) di seluruh Indonesia.
“Ini secara kuantitas bukan jumlah yang sedikit,” tegas Romo Syafi’i.
Ia menjelaskan, pembentukan Ditjen Pesantren bukan hanya kebutuhan kelembagaan, melainkan bentuk layanan negara terhadap umat.
“Ditjen Pesantren dibutuhkan karena kehadirannya sesuai dengan kebutuhan layanan umat beragama. Kita juga sudah hitung analisis beban kerja setiap unit organisasi jika Ditjen ini terbentuk,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Romo Syafi’i menegaskan keyakinannya bahwa perjuangan panjang ini akan berbuah hasil.
“Ikhtiar Kemenag bersama Kemenpan RB sudah maksimal. Saya optimis izin prakarsa dari Presiden terbit sebelum 22 Oktober 2025 sebagai hadiah Hari Santri, sekaligus penghormatan kepada para kiai yang telah mendedikasikan diri untuk pengembangan pesantren,” tandasnya. (*/tim)
