Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dengan seksama menerima curhatan para nelayan dalam penutupan kegiatan Petik Laut di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jatim, Jumat (12/1/2024).
Banyak persoalan yang dicurhatkan nelayan kepada Muhadjir. Antara lain, mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini hanya tersedia bagi para nelayan laki-laki.
Sedangkan para ibu atau istri nelayan yang ikut membantu aktivitas penangkapan ikan, budidaya perikanan, serta usaha pengolahan ikan tidak terdata dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, terkait pembelian bahan bakar solar yang masih menjadi kendala karena hanya diperbolehkan membeli di 1 pos pengisian dengan surat rekomendasi. Selanjutnya, harga ikan yang terus mengalami penurunan dan tidak menguntungkan para nelayan yang melaut.
Selain itu, terjadinya proses sedimentasi di bibir pelabuhan akibat material pembentuk pantai yang membuat kapal-kapal nelayan tidak bisa langsung mendekat ke pelabuhan.
Muhadjir mendengarkan dan menanggapi secara langsung curahan hati para nelayan tersebut.
Berdasarkan laporan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bahwa saat ini sebanyak lebih dari 16.000 nelayan di Kabupaten Lamongan sudah menjadi penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan ditargetkan tahun ini ditambah 8.000 penerima manfaat.
“Untuk para ibu yang menjadi nelayan nanti akan diakomodasikan dan ditindaklanjuti supaya bisa dimasukkan ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Muhadjir.
“Untuk pengerukan saya komunikasikan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian KP supaya masuk anggarannya dan tahun ini Insya Allah bisa dikeruk,” ujarnya.
Kemudian Muhadjir menjelaskan, persoalan harga ikan yang terus anjlok diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggarannya untuk dibeli oleh pemerintah daerah supaya nelayan tetap mendapatkan harga yang pantas.
“Jangan sampai ketika harga ikan anjlok itu bebannya ditanggung oleh nelayan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menanggung permasalahan yang ada melalui pembelian ikan dengan harga yang pantas. Tersedianya alokasi anggaran menjadi penting, untuk membeli ikan nelayan ketika harganya anjlok. Karena dengan subsidi beras tidak cukup,” jelasnya.
Untuk persoalan bahan bakar, Muhadjir mengatakan akan diupayakan oleh BPH Migas untuk bisa ditambah pos pengisian dengan surat rekomendasi dan bisa ditambah pasokannya saat puncak melaut. Dia juga meminta supaya para nelayan memanfaatkan subsidi bahan bakar sebaik-baiknya.
Muhadjir mengatakan, kesejahteraan nelayan terus diupayakan pemerintah supaya tidak terjebak dalam jurang kemiskinan ekstrem. Dia berjanji kesejahteraan nelayan akan terus ditingkatkan pemerintah.
Untuk menjaga harga, Muhadjir mengatakan, pemerintah akan mengupayakan cold storage besar di Kecamatan Brondong yang bermanfaat dalam menjaga ikan tetap segar dan harganya tetap stabil.
“Cold storage, nanti akan saya koordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, kemudian BRIN. Jika nanti ada teknologi yang bisa digunakan membantu pembuatan cold storage yang layak nanti akan saya usahakan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, kegiatan Petik Laut adalah warisan leluhur yang disebut sebagai sedekah masyarakat terhadap laut yang selama satu tahun menjadi tempat mereka mengais rezeki. Pada umumnya kegiatan ini diadakan masyarakat nelayan di seluruh pulau Jawa.
Dalam kegiatan penutupan petik laut itu hadi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijadi, Direktur Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tri Aris Wibowo Camat Brondong Mahfud, Ketua Rukun Nelayan Mugiyanto, serta para nelayan Kecamatan Brondong. (*/ano)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
