*) Oleh: Dr. Slamet Muliono Redjosari
Muhammadiyah meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mecabut pernyataan yang sangat meresahkan masyarakat terkait dengan bolehnya presiden berkampanye.
Hal ini bukan hanya mengoyak demokrasi tetapi melahirkan kekisruhan. Pernyataan presiden ini bukan hanya melanggar etika bernegara tetapi memporakporandakan tatanan yang selama ini terjaga.
Muhammadiyah menilai bahwa pernyataan Presiden terkesan bahwa kebenaran yang harus didukung atau setidaknya tidak ditolak.
Desakan Muhammadiyah ini disampaikan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Pelanggaran Etika Publik
Pernyataan Jokowi yang membolehkan dan membenarkan dirinya berkampanye disorot Muhammadiyah. Hal ini terkait dengan pernyataan Jokowi yang dilansir berbagai media.
Di antara pernyataan itu berbunyi: “Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, boleh lho memihak,” Jokowi membenarkan pernyataan itu dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan mengutip ketentuan Pasal 299 dan Pasal 281.
“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Atas pernyataan presiden di atas maka Muhammadiyah melontarkan desakan kepada presiden untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan yang disebutkan dalam beberapa butir berikut:
Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak.
Kedua, meminta kepada Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.
