Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin menyampaikan, kolaborasi dengan PT PT Penjaminan Infra Struktur Indonesia (PT PII) sangat diperlukan. Hal ini sekaligus memperkuat komitmen pemberdayaan yang secara konsisten dilakukan oleh Muhammadiyah.
“Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan memiliki komitmen untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang lemah dan termarjinalkan,” terang Yamin.
Yamin juga menambahkan, bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi sebuah keharusan dalam langkah-langkah pemberdayaan. Sebab, menurutnya pemberdayan – khususnya untuk masyarakat yang lemah dan termarjinalkan – memerlukan nafas panjang dan upaya berkelanjutan.
“Setiap upaya pemberdayaan memerlukan nafas panjang dan berkelanjutan, untuk kemitraan dan sinergi dengan para pihak adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks ini maka kemitraan antara MPM dengan PT PII merupakan langkah strategis bersama yang berujung pada komitmen untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi, sosial, dan keagamaan masyarakat yang kurang mampu,” tutup Yamin.
Direktur Utama PT Penjaminan Infra Struktur Indonesia (PT PII) M. Wahid Sutopo menyatakan rasa terima kasih dan apresiasinya atas kemitraan yang dijalin bersama Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan.
Pada 2023 hingga 2024 ini dilaksanakan 4 program sinergi PT PII dan MPM di beberapa wilayah di Indonesia baik di Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Papua.
“Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, PT PII bukan hanya fokus pada dukungannya untuk pembangunan infrastruktur namun juga berkomitmen untuk memberikan dampak secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar proyek infrastruktur,” ungkap Sutopo, Selasa (23/1/2024) di Jakarta.
Sutopo juga menambahkan, program kolaborasi TJSL PT PII dengan MPM juga sejalan dengan pilar program TJSL Perseroan. Pada Program Revitalisasi Akses Air Bersih dan Manajemen Pengelolaan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur berfokus pada pelatihan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Ada pula program peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat pada pola hidup sehat Suku Kokoda Kabupaten Sorong Papua Barat berfokus pada pilar pendidikan dan kesehatan.
“Sedangkan program renovasi dan peningkatan manajemen pengelolaan tempat ibadah Suku Adat Dayak Kenyah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berfokus penguatan pilar sosial keagamaan,” jelasnya.
Untuk di Gunung Kidul, ada program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat nelayan pesisir pantai yang berfokus pada pilar pemberdayaan masyarakat.
“Masing-masing program memiliki tujuan dan output yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya kami berkomitmen untuk mendukung peningkatan dampak ekonomi dan sosial masyarakat di area-area tersebut,” jelas Sutopo.
Ke depan, lanjut Sutopo, pihaknya berharap dapat memberikan dampak lebih luas lagi di wilayah lainnya di Indonesia melalui program TJSL. Ini semua agar agar peran PT PII sebagai pendukung percepatan pembangunan berkelanjutan dapat lebih optimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
