Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan wilayah pantai dan nelayan merupakan kawasan penyumbang kemiskinan yang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.
Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Revitalisasi Pelabuhan Nusantara Brondong dan Paciran di Kantor Kemenko PMK, Selasa (30/01/2024).
“Kenapa ini Menko PMK yang koordinasikan masalah nelayan? karena ini intinya masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Jadi wilayah-wilayah pantai sumbangan kemiskinan rata-rata di atas 50 persen,” ujar Menko PMK.
Dalam kesempatan itu hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Pemda Provinsi Jawa Timur, Pemda Kab. Lamongan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.
Muhadjir menyampaikan, bahwa salah satu pusat perikanan terbesar di Pulau Jawa adalah di Pelabuhan Kecamatan Brondong dan Paciran, di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
Terdapat beberapa persoalan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Paciran yaitu: Peningkatan kesejahteraan nelayan (peningkatan operasionalisasi kerja para nelayan dan menjaga kualitas ikan hasil tangkapan), dan belum terlaksananya pengerukan lumpur di kolam tambat labuh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan operasional kerja para nelayan dan menjaga kualitas ikan hasil tangkapan. Untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, maka pemerintah akan mengadakan cold storage dan pabrik es. Berdasarkan paparan Menteri KKP bahwa saat ini di kawasan Brondong dan Paciran sudah ada cold strorage kapasitas 600 ton dan pabrik es 100 ton.
“Mohon Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan evaluasi dan membangun, menambah ketersediaan cold storage di kawasan pelabuhan. Prioritaskan juga untuk pembangunan pabrik es,” ujar Menko PMK.
Cantrang
Saat ini, di Pelabuhan Brondong masih banyak nelayan menggunakan cantrang. Hal ini menjadi persoalan karena kurang ramah lingkungan dan dari sisi kualitas ikan sulit terjaga. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan sosialisasi supaya tidak menggunakan cantrang dan menjemput bola untuk perijinan.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memberikan pendapat bahwa penanganan nelayan cantrang harus segera dilakukan. Saat ini terdapat 5 kapal sitaan atas nelayan yang melanggar batas dan bisa disumbangkan kepada nelayan di Brondong dan masih ada beberapa kasus kapal sitaan yang masih masuk persidangan nantinya dapat disumbangkan ke nelayan.
Menurut Muhadjir, perlu penanganan kusus untuk nelayan cantrang agar Menteri KKP segera merancang khusus penertibannya.
Kemudian, penyerahan 5 kapal agar segera Menteri KKP berkoordinasi dengan Bupati Lamongan, penyampaian dapat dilaksanakan pada acara petik laut.
Selanjutnya, problema yang dihadapi para nelayan di Kecamatan Brondong dan Paciran adalah sedimentasi yang ada di kawasan dermaga pelabuhan. Untuk penanganan pengerukan lumpur di kolam tambat labuh akan dilakukan Menteri Perhubungan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemda Kabupaten Lamongan dilakukan secara bergotong-royong dan akan dilakukan upaya percepatan.
Untuk sedimentasi, maka akan dilakukan pengerukan di Kali Asinan Brondong. Telah dibangun Break water di Kecamatan Brondong oleh Kemen PUPR pada tahun 2021-2022 yang dimaksudkan agar gelombang menuju pelabuhan dapat direduksi 70 persen dengan demikian dapat membantu nelayan melakukan bongkar muat. Selain itu, sedimentasi dapat dicegah pada pelabuhan.
Normalisasi Kali Asinan
Kementerian PUPR telah mengarahkan Balai Besar Wilayah Sungai setempat untuk melakukan normalisasi di Kali Asinan sepanjang 6.355 m dan saat ini proses pengerukan tengah berlangsung. Menteri KKP menyampaikan bahwa proses pengerukan harus berlanjut dan perlu dibangun waduk yang juga dapat ditanami mangrove.
“Saya minta Pelindo untuk tetap turut serta dalam upaya revitasilasi, saya mohon Bapak Menteri Perhubungan untuk mengkoordinir peran para stakeholder sehingga pengerukan dapat diselesaikan,” ucapnya.
Dalam hal pembangunan, ada dua bendungan dihulu dan juga waduk untuk membendung yang dialirkan ke laut. Terhadap Pembangunan waduk, Menko PMK meminta agar Kementerian PUPR dapat segera berkoordinasi dengan Pemerintah daerah.
Menko PMK juga meminta kepada Bupati Lamongan supaya melakukan edukasi pembuangan sampah pada tempatnya agar tidak kembali terjadi sedimentasi. Juga secara serius menanvani sisi kekumuhan agar segera ditangani dengan rumah susun. Selain itu, supaya para istri nelayan agar diperhatikan status pekerjaannya di KTP untuk diubah menjadi nelayan agat bisa melakukan akses permodalan.
Dalam kesempatan itu, Menteri KKP juga mengatakan, penanganan kekumuhan di lingkungan nelayan dapat merujuk Kampung Nelayan Modern di Kabupaten Biak, Provinsi Papua. Brondong dapat dijadikan sebagai salah satu pilot project. Kedepan dapat dibuatkan Inpres untuk penanganannya agar melibatkan multisektor. (*/ano/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
