Perubahan iklim yang signifikan serta tren pemanasan global, berpotensi menjadi salah satu faktor kerentanan kehidupan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Untuk itu, pendampingan pada nelayan yang dilakukan Muhammadiyah dapat segera menjangkau wilayah lain di seluruh penjuru Nusantara.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik dengan dengan tema “Dampak Perubahan Iklim Bagi Nelayan Tradisional” sebagai bentuk sosialisasi kepada para nelayan yang digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahad (04/02/2024).
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komunitas Nelayan Tradisional Indonesia Sugeng Nugroho. Sugeng membuka diskusi tersebut dengan memaparkan sejumlah data yang mengungkap realita kondisi sosial para nelayan di Indonesia.
“Berdasarkan Survei KNTI yang dilakukan pada tahun 2021 terhadap nelayan di 25 Kabupaten/Kota, kepemilikan KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) hanya dalam kisaran 47,2 %,” jelasnya.
Kepemilikan KUSUKA oleh para nelayan, lanjut Sugeng, akan memudahkan mereka dalam mendapat berbagai macam keuntungan dari program pemerintah pusat maupun daerah, termasuk didalamnya perlindungan, bantuan dan pemberdayaan.
“Disisi lain, sebanyak 80% dari para nelayan Indonesia tidak memiliki pekerjaan sampingan kecuali sebagai seorang nelayan. Bahkan sejumlah 77% dari mereka tidak memiliki asuransi keselamatan nelayan,” sambung Sugeng.
Jika ditelisik lebih dalam, data-data tersebut menggambarkan kondisi nelayan saat ini dalam keadaan kritis. Tidak hanya sebatas pada kekurangan kepemilikan KUSUKA, tetapi juga mencakup kurangnya diversifikasi pekerjaan sampingan di antara para nelayan.
Asuransi dan Pendampingan untuk Nelayan
Selain itu, ketidakberlanjutan dalam perlindungan asuransi keselamatan nelayan menjadi tantangan serius yang memerlukan fokus perhatian lebih lanjut serta implementasi langkah-langkah perbaikan yang konkret.
Kondisi ini memperlihatkan kompleksitas dan mendalamnya masalah yang dihadapi oleh komunitas nelayan, yang mengindikasikan perlunya intervensi terkoordinasi baik dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi nelayan dalam jangka panjang.
Anggota Bidang Nelayan dan Masyarakat Pesisir MPM PP Muhammadiyah, Riza Yulianto mengajak bersama-sama membangun kolaborasi untuk pemberdayaan bagi kelompok nelayan tradisional. Keterbatasan alat menjadikan mereka tak berdaya menghadapi perubahan iklim ekstrem.
Setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan dengan ruang terbuka untuk diskusi dua arah. Salah satu peserta yang memberikan respon terhadap pembicara adalah Taufik Hizbullah dari Yayasan Jaring Nusa Tenggara Barat.
Dia mengungkapkan, berbagai macam latar belakang kondisi nelayan di Indonesia yang menciptakan kerentanan dapat diselesaikan dengan pendampingan terkoordinir dan konsistensi dari pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.
“Kerentanan nelayan, yang berasal dari berbagai latar belakang, dapat diatasi melalui konsistensi pendampingan oleh lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan, edukasi, dan perlindungan hak-hak nelayan,” ucapnya.
Sementara itu, peserta lain dari kelompok nelayan asal Kabupaten Lamongan, Ali Efendi turut menyampaikan harapan agar pendampingan pada nelayan yang dilakukan Muhammadiyah dapat segera menjangkau wilayah lain di seluruh penjuru Nusantara.
Sebagai penutup dari sesi diskusi publik ini, Sugeng mengemukakan bahwa Muhammadiyah berperan sebagai pelopor yang sangat signifikan dalam menggalakkan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan.
“Muhammadiyah sedari dulu telah menjadi sebagai pelopor yang sangat signifikan dalam menggalakkan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan, dan semoga pemberdayaan tersebut akan terus berlanjut di kemudian hari,” tandasnya. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
