*) Oleh: Dr. dr. Sukadiono, M.M,
Ketua PWM Jatim, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
Organisasi menurut James G. March dalam Buku Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan diartikan sebagai kumpulan himpunan yang saling mempengaruhi manusia, dan mereka merupakan himpunan-himpunan yang paling luas di dalam masyarakat kita yang memiliki sesuatu yang sama dalam sistem koordinasi.
Pendapat tersebut menjadi cerminan atas apa yang terjadi di masa kontestasi politik yang begitu deras. Akhir-akhir ini pun semakin terasa sesak ketika setiap pertemuan di dunia nyata dan dunia maya dipenuhi dengan caci maki antar pendukung calon presiden.
Imbasnya juga dalam pertemuan antar anggota sebuah organisasi, perbedaan dukungan dan pendapat masing-masing anggota potensi membuat keretakan apabila tidak dihadapi dengan kedewasaan pandangan.
Beberapa hari lalu media nasional dihebohkan dengan pemberitaan perbedaan pandangan politik yang mengakibatkan berhentinya pimpinan di bawahnya karena dianggap tidak sejalan dengan pimpinan pusat organisasi.
Fenomena tersebut menggambarkan bagaimana sebuah himpunan juga memiliki keinginan untuk saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk pimpinan organisasi di bawahnya.
Hal tersebut harus menjadi sebuah pembelajaran bagi semua organisasi, bahwa organisasi harus terbentuk lewat adanya garis koordinasi dan instruksi guna mencapai tujuan bersama.
Bukan malah sebaliknya, hal ini untuk menjembatani politik praktis yang mengakibatkan organisasi tersebut dipandang tidak konsisten oleh masyarakat atau pengikutnya.
Setiap organisasi tentu mempunyai pandangan dan cara berpolitik yang berbeda dengan ragam klasifikasi berikut; Organisasi yang lugas dan tegas dalam menyatakan sikap politik praktisnya, Organisasi yang cenderung argumentatif dan berjarak dengan kekuasaan, dan ada organisasi yang secara historis tegak menjunjung landasan dasar berorganisasi.
Sebagai contoh Muhammadiyah, organisasi yang telah lahir dari rahim pemikiran Kiai Ahmad Dahlan tahun 1912.
Organisasi yang lebih dulu hadir jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk, telah menunjukkan sikap tegas dan instruktif dalam menyatakan sikap politiknya di kontestasi pemilu 2024.
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. (Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah) yang melakukan konferensi pers dengan lugas memberikan kewenangan individu pada setiap tokoh dan anggota Muhammadiyah dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden.
Dengan tetap menjunjung tinggi sikap toleransi dan bertanggung jawab untuk tidak menggunakan fasilitas organisasi dalam kegiatan politik praktis.
