Fenomena serangan fajar, yang telah menjadi bagian dari politik uang (money politics) atau al-māl as-siyāsi di Indonesia, terus mengejutkan masyarakat menjelang pemilihan umum.
Praktik serangan fajar ini tidak hanya mengancam integritas demokrasi, tetapi juga menyentuh pada nilai-nilai moral dan etika, tidak hanya merusak moralitas individu, tetapi juga membahayakan proses demokrasi.
Suara rakyat seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap visi dan misi kandidat, bukan dipengaruhi oleh imbalan materi.
Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) UM Surabaya Thoat Stiawan mengatakan, politik uang secara sederhana dapat diartikan sebagai praktik distribusi uang, baik tunai maupun dalam bentuk barang, dari kandidat kepada pemilih pada saat Pemilu.
Lebih jelasnya, politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi.
Termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas.
Thoat menyebut, politik uang juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih berasal dari dana pribadi, misalnya dalam pembelian suara, atau dari dana publik/negara, misalnya proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah.
Namun, apa hukum Islam terkait penerimaan uang tersebut? Menanggapi fenomena politik uang Thoat mengatakan bahwa menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah politik uang termasuk serangan fajar, hukumnya haram.
Dia lalu menjelaskan, ada tiga alasan utama di balik keharaman politik uang ini.
Pertama, serangan fajar termasuk dalam praktik risywah (suap, sogok, atau rasuah), dalam istilah praktik pada pemilu ialah, “Pemberian dalam bentuk apa pun kepada masyarakat atau pemilih dengan tujuan memengaruhi mereka agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, baik menggunakan sumber dana dari perorangan, swasta maupun dana publik.”
“Hukum risywah ialah haram, bahkan termasuk dosa besar, sebagaimana disebutkan Ibnu Ḥajar al-Haitamī dalam kitab az-Zawājir dan disebutkan pula oleh para ulama lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan keharaman risywah ialah firman Allah SWT Surat al-Baqarah (2): 188.,” ujar Thoat, Selasa (13/2/24)
Kedua, praktik politik uang, termasuk serangan fajar, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dengan jelas melarang pemberian dan penerimaan uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi suara dalam pemilihan umum.
Ketiga, politik uang juga terbukti menimbulkan berbagai kerusakan di masyarakat, terutama kerusakan mental/moral, sebagaimana telah disinggung pada paragraf sebelumnya.
Masyarakat menjadi apatis, tidak peduli, yang penting mendapatkan sejumlah uang dan lain sebagainya.
Allah swt berfirman dalam Surat al-Baqarah (2): 205 “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan”.
Al-Baidhawi dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa kerusakan yang tidak disukai oleh Allah, antara lain adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh orang atau pemimpin munafik yang bengis dan zalim pada rakyatnya. Perilaku politik uang adalah salah satu bentuk kezaliman yang merusak kehidupan.
Sedangkan Menurut Syekh Khatib Asy-Syirbini, suap atau risywah adalah tindakan tercela yang bertentangan dengan hukum Islam.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa praktik serangan fajar bukan hanya merugikan secara moral, tetapi juga dapat merusak proses demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang kurang bermoral serta tidak kompeten.
Taqiyuddin As-Subki dalam Fatawas Subki juga menyatakan bahwa praktik politik uang, termasuk serangan fajar, hukumnya haram.
Dengan demikian, dalam pemilihan umum, masyarakat seharusnya memahami dan menghindari praktik serangan fajar agar dapat menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan proses demokrasi. (*/ded)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
