Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) harus bersikap bijak namun tetap tegas terhadap pimpinan sekolah.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan non-Formal (Dikdasmen PNF) PWM Jatim Dr. Khozin, MSi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) yang dilaksanakan di Batu, Sabtu (17/2/2024). Kegiatan ini berlangsung hingga Minggu (18/2/2024).
“Pengelola (PDM) tidak boleh kalah dari pelaksana (Pimpinan AUM), termasuk menyangkut kebijakan tentang UIG (Uang Infak Guru), UIS (Uang Infak Siswa) dan UIK (Uang Infak Karyawan) yang menjadi salah satu tema rakorwil kali ini,” tegas Khozin.
Dia lalu menuturkan, Rakorwil ini dimaksudkan untuk mensinergikan kerja-kerja dan program program Majelis Dikdasmen PNF se-Jatim, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan konkret.
Rakorwil dibuka Wakil Ketua PWM Jawa Timur Ir. Tamhid Masyhudi. Dalam arahannya mengingatkan kembali pentingnya komitmen Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) terhadap Persyarikatan di semua tingkat baik cabang, daerah, dan wilayah.
“Pimpinan AUM harus tegak lurus pada kebijakan pimpinan Persyarikatan,” kata Tamhid.
Kegiatan Rakorwil I Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah dilakukan diikuti oleh ketua majelis dan sekretaris Majelis Dikdasmen PNF se Jawa Timur.
Berbagai materi penguatan diberikan terkait sekolah unggul dan peneguhan spirit Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di AUM.
Kegiatan diisi juga dengan sidang komisi yang terdiri dari dua komisi, yaitu komisi A membahas topik pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan pegawai AUM, dan kebijakan pendidikan nasional terkait guru.
Komisi B membahas dana ta’awun, pembiayaan AUM pendidikan, dana abadi pendidikan, MFS, dan penguatan tata kelola majelis.
