Hadiri Sidang Komisi Perempuan PBB ke-68, ‘Aisyiyah berkesempatan memberikan pandangan dan pengalamannya dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan marginal. Sidang Komisi Perempuan PBB atau Commission on the Status of Women (CSW) adalah pertemuan tahunan terbesar PBB mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah dan Ketua Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Masyitoh Chusnan bersama KOWANI menghadiri gelaran akbar yang dilaksanakan 11 hingga 22 Maret 2024 di New York, Amerika Serikat ini.
CSW ke-68 ini mengangkat tema prioritas, “Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective.”
Tri Hastuti menyebut bahwa kemiskinan adalah akar dari banyak permasalahan dan ketidakadilan yang menimpa perempuan maupun anak-anak perempuan, salah satunya adalah maraknya perkawinan anak. Oleh karena itu ‘Aisyiyah sangat mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan bagi perempuan. Pengalaman ‘Aisyiyah ini disebut Tri disampaikan dalam salah satu side event yang diadakan oleh KOWANI di CSW 68 tersebut.
“‘Aisyiyah secara khusus bicara tentang bagaimana kita mensupport kelompok perempuan yang paling marginal di Indonesia yaitu kelompok petani dan nelayan. Kami ingin ini menjadi perhatian,” ujar Tri.
Tri menyampaikan pendampingan bagi petani dan nelayan perempuan dilakukan dengan mendorong mereka untuk membentuk kelompok sehingga keberadaannya diakui. Dengan diakui keberadaanya maka mereka, menurut Tri kemudian akan dapat mendapatkan berbagai akses dan layanan seperti pembiayaan maupun pelatihan yang selama ini hanya dinikmati oleh petani maupun nelayan laki-laki.
‘Aisyiyah, lanjut Tri juga mendorong peningkatan kapasitas wirausaha perempuan dengan berbagai pelatihan dan pemberdayaan. Serta mendorong didirikannya koperasi di banyak tempat untuk mendukung perekonomian perempuan. Selain itu bagi difabel, ‘Aisyiyah juga mendorong kesiapan kerja remaja difabel agar bisa diterima di dunia kerja.
Tri percaya dengan bergandeng tangan dan semakin banyak pihak yang terlibat maka bisa semakin memperkecil angka kemiskinan perempuan dan menguatkan kesetaraan gender.
Diharapkan gelaran CSW ini akan menyusun kesimpulan yang akan menjadi kesepakatan negara-negara anggota PBB. Paling tidak, menurut Tri akan ada enam hal yang ingin dikuatkan:
- Mendorong komitmen pemerintah untuk pembiayaan pembangunan yang responsif gender
- Memperluas kebijakan fiskal bagi investasi untuk penghapusan kemiskinan bagi perempuan dan anak perempuan
- Mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan politik yang responsif gender
- Mendorong peningkatan pendanaan bagi organisasi perempuan yang konsen pada isu perempuan
- Mendorong data yang valid atas angka kemiskinan yang multidimensional sehingga akan muncul statistik yang diharapkan akan terus berkurang angkanya .
- Dalam kebijakan pembangunan bagaimana strategi pembangunan di daerah menuju pada ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
“Tantangan terbesar yang dihadapi hampir seluruh negara adalah bagaimana mengupayakan pemerintah di masing-masing negara dapat betul-betul mengalokasikan anggaran pembangunan yang berperspektif gender, ini yang kita sebut komitmen,” tegas Tri. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
