Sebagai urusan baru, soal masalah tambang Muhammadiyah memiliki prinsip tidak tergesa-gesa dan akan menggodok lebih dalam mempertimbangkan berbagai sisi baik dan buruknya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Kiai Saad Ibrahim di hadapan awak media di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta pada Selasa (4/6/2024).
Kiai Saad menegaskan, sampai sejauh ini belum ada surat masuk atau pemberitahuan resmi dari pemerintah untuk Muhammadiyah terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Kalau secara khusus surat masuk mungkin belum. Tapi dalam konteks yang lebih umum saya baca itukan mengenai ormas-ormas, sehingga kemudian Muhammadiyah bagian dari ormas itu, tapi akan kita godog terlebih dahulu secara lebih baik dan lain sebagainya,” katanya.
Terkait dengan IUP Ormas, kata Kiai Saad, Muhammadiyah terlebih dahulu akan menggodok untuk melihat sisi negatif dan positifnya. Selain itu juga untuk mengukur kemampuan Muhammadiyah.
“Saya tidak berbicara ormas di luar Muhammadiyah, saya kira saya tidak representatif untuk mewakili yang lain-lain. Tapi di Muhammadiyah ini tentu persoalan yang baru, oleh karena itu juga kita perlu mengukur kemampuan dan lain sebagainya,” kata Kiai Saad.
Sebagaimana diketahui ormas mendapat jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
Assalamualaikum wr wb.
Mengomentari ttg ormas akan mendapatkan hak pengelolaan tambang mohon utk dikaji secara mendalam dan membutuhkan pemikiran yang serius.jangan2 ini hanya pancingan pemerintah skrg untuk mendapatkan dukungan secara masif dari organisasi muhammadiyah.Karena dlm dunia bisnis pengelolaan tambang nanti banyak cawe2 dari pemerintah untuk mendikte organisasi Muhammadiyah agar nurut apa yg dikehendaki pemerintah.Tentu harus ada timbal balik atau konsekuensi nya.
Walaupun SDM Muhammadiyah mampu, tapi ini akan mengubah paradigma baru dari organisasi massa menjadi organisasi bisnis yg mementingkan keuntungan.Memang dari sisi finansial Muhammadiyah masih butuh dana untuk menopang organisasi, tapi dari segi politik Muhammadiyah akan didikte oleh pemerintah.Padahal Muhammadiyah terkenal sebagai organisasi yg mandiri. Mohon kepada PP Muhammadiyah untuk mempertimbangkan secara matang untung dan ruginya sebagaimana yang dikatakan oleh dr.Saad Ibrahim.
Saya sebagai kader Muhammadiyah di cabang dan ranting merasakan adanya upaya berbagai pihak untuk menggerogoti organisasi yg sudah mandiri termasuk Muhammadiyah.
Salam dakwah untuk memajukan Muhammadiyah.
Semoga Muhammadiyah semakin berjaya dan Istiqomah dalam memperjuangkan agama Islam yang rahmatan Lil aalamiin.
Wassalam
Hati hati wahai para Kader Persyarikatan Muhammadiyah… ini adalah jebakan jangan sampai Muhammadiyah tergadai dan tertipu …