Dikatakan ini program prioritas yang betul-betul dibutuhkan Indonesia untuk memastikan bonus demografi akan direspon dengan positif untuk menyiapkan angkatan kerja usia produktif bisa memiliki keterampilan dan kemahiran yang terukur dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Pada aspek kesehatan, Muhadjir mengatakan, telah melakukan transformasi besar-besaran untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi, baik dari sisi ketersediaan fasilitas dan layanan yang terjangkau serta memadai.
“Sekarang kita akan memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah yang belum terjangkau di daerah pinggiran, daerah enklave, juga daerah yang sulit mendapat fasilitas karena persoalan geospasial,” ujar Menko Muhadjir.
Muhadjir juga mengatakan, upaya perlindungan sosial sedang dalam proses penyempurnaan pendataan by name by address, terutama diperuntukkan bagi penyaluran bantuan sosial untuk memastikan berbagai macam subsidi dan jaminan sosial dapat menyasar masyarakat dengan tepat.
“Kita sekarang sedang melakukan uji coba untuk memperluas jaminan sosial, tidak hanya berkaitan dengan jaminan kesehatan, tetapi juga jaminan tenaga kerja. Sekarang ini kita sudah mengarah ke pekerja formal, dan kita harapkan berikutnya akan menuju ke pekerja informal untuk bisa mendapatkan jaminan ketenagakerjaan,” katanya.
Terkait dengan kebijakan percepatan penurunan stunting, Menko PMK menjelaskan saat ini prevalensi stunting Indonesia berada di angka 21,5 persen di tahun 2023. Ditargetkan pada tahun 2029 mendatang, angka prevalensi tersebut dapat ditekan hingga pada angka 11 persen.
“Bulan ini, kita canangkan sebagai bulan pengukuran dan penimbangan balita untuk memastikan proses penimbangan dan pengukuran, pemberian afirmasi bantuan pangan, serta sanitasi untuk anak-anak dan ibu hamil berjalan dengan baik,” katanya.
“Kita nyatakan bulan ini adalah bulan penimbangan dan pengukuran seluruh Indonesia melibatkan sekitar 300.000 Posyandu di 38 provinsi,” jelasnya.
Tidak kalah penting, Muhadjir turut menyampaikan persoalan mengenai penyelenggaraan haji Indonesia, di mana baru-baru ini masih terdapat jemaah haji yang mengalami masalah izin haji di Arab Saudi. Muhadjir meminta dukungan anggota dewan untuk turut memperhatikan upaya yang tengah dikoordinasikan oleh Kemenko PMK untuk mengatasi haji ilegal.
