Lebih lanjut, Menko Muhadjir menyampaikan, selain peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki andil yang nyata dalam upaya menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Semuanya sangat tergantung pada kemauan baik dan kesungguhan pemerintah daerah setempat. Karena urusan kemiskinan ini adalah urusan pemerintah konkuren. Tanggung jawab dan wewenang itu berbagi antara pusat dan daerah,” ungkapnya.
Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini menjelaskan, pemerintah pusat tidak bisa langsung melakukan intervensi tanpa andil pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Menurutnya, bila pihak daerah memiliki kemampuan fiskal dan anggaran yang baik, maka bisa melakukan inisiatif untuk melakukan langkah-langkah intervensi kemiskinan tanpa menunggu arahan pemerintah pusat.
Sebaliknya, bila daerah-daerah yang tidak memiliki kemampuan fiskal yang kuat dan anggaran yang tidak memadai, maka pemerintah pusat akan memperkuat intervensi untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Dalam lima bulan ini saya akan meminta deputi yang menangani untuk memastikan daerah mana yang angka kemiskinan dan kemiskinan ekstremnya tinggi dan butuh intervensi pemerintah pusat. Dan tentu saja tetap melibatkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Muhadjir menerangkan, untuk penanganan kemiskinan ekstrem semakin kecil angkanya maka semakin sulit untuk ditangani. Hal itu menurutnya seperti kerak nasi yang membutuhkan upaya lebih keras dalam menghapusnya.
Karenanya, dia menjelaskan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sampai 0 persen perlu upaya dan modal yang lebih besar, termasuk juga memperluas cakupan intervensi.
“Karena itu, Kemenko PMK juga akan mengoptimalkan menurunkan pengeluaran yaitu untuk anggota keluarga miskin lansia dan difabel, serta mereka yang mengalami sakit permanen. Itu harus mendapatkan intervensi untuk pengeluaran atau bansos secara permanen. Ini nanti kita akan rapihkan dan dimasukkan dalam data P3KE,” jelasnya.
Meskipun masih perlu kerja keras, Muhadjir mengaku optimis angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa mendekati target yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo.
“Memang targetnya untuk kemiskinan 7,5 persen, dan posisi kita 9,03 persen. Kita berharap kalau penurunan konsisten 2,33 persen maka mestinya akhir tahun nanti sudah bisa di bawah 9 persen. Artinya di bawah 8,5. Untuk Kemiskinan Ekstrem Saya optimis akhir tahun 2024 walaupun tidak 0 bunder mestinya bisa di bawah 0,5 persen,” ungkap Muhadjir. (*/ano)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
