Ada banyak soal yang signifikan berpengaruh terhadap sikap kepolitikan dua ormas besar ini, meminjam teori patron klien dan dependency theory tentang latar belakang hubungan, analisis penyebab pola relasi kekuasaan akan sangat bergantung pada elite masing-masing ke dua ormas dan penguasa rezim.
Latar belakang dan cara berpikir elite ormas dan penguasa negara berpengaruh terhadap pola dan relasi apakah kooperatif atau non-kooperatif.
***
Bentuk non-kooperatif Muhammadiyah adalah semacam sikap perlawanan yang dikemas dalam jargon nahi munkar. Bukan hanya soal tambang, tapi juga kepada seluruh kebijakan rezim Jokowi.
Setidaknya di awali sejak reformasi ketika Muhammadiyah di bawah Ketua Prof Amien Rais melawan rezim Orde Baru. Perlawanan terhadap rezim terus berlanjut hingga sekarang dengan bentuknya yang sama.
Nahi munkar yang dipahami tekstual memosisikan Muhammadiyah berhadap-hadapan dengan rezim — mengambil dana persyarikatan di BSI adalah salah satu bentuk perlawanan itu. Meski dengan berbagai dalih dan alasan.
Perlawanan terhadap rezim juga bermakna institusional-kolektif dan personal-individualistik.
***
Sebaliknya NU telah melakukan metamorfosis dalam membentuk relasi dengan kekuasaan lebih kooperatif.
Menempatkan NU sebagai bagian dari kekuasaan dan kenyal dalam menyikapi kebijakan rezim. Pendek kata NU berikhtiar adaptif terhadap kebijakan rezim,
Bukan hanya soal tambang, NU juga kooperatif dan adaptif dengan semua kebijakan rezim dalam berbagai departemen dan lembaga pemerintahan.
Izin tambang adalah bagian kecil yang diambil NU dalam skema relasi dengan kekuasaan yang besar dan holistik.
