“Karena sesungguhnya sebiji zarrah (sekecil apa pun) kebaikan pasti ada manfaatnya. Sebaliknya sebesar biji zarrah pun suatu keburukan pasti juga ada konsekuensinya. Tindakan kecil bisa memicu rantai kebaikan. Satu tindakan baik dapat menginspirasi yang lain untuk melakukan hal yang sama,” terang dia.
Mirdasy juga mendorong agar diskusi di LHKP tidak hanya fokus pada penolakan dan pengabaian terhadap pembangunan di daerah sebagaimana yang terjadi di Trenggalek.
Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyebut konflik pertambangan antara korporasi dengan warga, acapkali justru menyudutkan warga. Bahkan pemerintah dalam banyak kasus cenderung berpihak kepada kepentingan korporasi.
Menurut Busyro yang menyampaikan materi melalui zoom meeting, hal itu menunjukkan adanya problem struktur. Itu ditunjukkan misalnya dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden (capres) lalu.
“Itu kan membuktikan adanya upaya-upaya untuk mengatur, mengakali konstitusi, supaya kepentingannya bisa tercapai,” ujar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu.
Dia juga menyorot soal konsesi tambang bagi ormas keagamaan. Menurutnya Muhammadiyah harus berhati-hati. Sebab pertambangan adalah sektor yang menggiurkan, namun dampaknya juga luar biasa terhadap lingkungan, termasuk kekhawatiran Muhammadiyah akan tersandera oleh kepentingan-kepentingan penguasa.
Kegiatan sarasehan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara. Selain Soeripto dan Busyro Muqoddas, juga ada Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah David Efendi, Aliansi Rakyat Trenggalek Jhe Mukti, Koordinator KHM Trenggalek Trigus Dodik Susilo, Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy, Peneliti Ekologi dan Perempuan Yayum Kumai, Aktivis JATAM Ki Bagus Hadikusumo, dan Antropolog dan Indonesianis asal Belanda, Prof. Gerry van Klinken. (wh)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
