Kebijakan Tak Berpihak Petani
Sebelumnya, Haedar Nashir menghadiri acara silaturahmi petani tebu di Rembang. Dalam kesempatan itu, dia mengajak berbagai stakeholder untuk bersatu mengentaskan masalah yang dihadapi oleh petani dan dunia pertanian di Indonesia.
“Sebagai negara agraris dengan potensi alam yang melimpah, namun petani sebagai soko guru bangsa nasibnya masih memprihatinkan. Ketika panen mereka kerap dikepung oleh produk pangan impor,” kata Haedar.
Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, terang Haedar, juga ikut merasakan dan proaktif dalam memberdayakan masyarakat petani.
Melalui ini, Muhammadiyah diharapkan tidak hanya dikenal sebagai produsen fatwa keagamaan, atau gerakan pendidikan dan kesehatan saja.
Dalam mengusahakan pemberdayaan petani, Muhammadiyah mengajak gerak secara kolaboratif atau membangun kebersamaan.
“Kolaborasi itu dijalin secara pentahelix, yang melibatkan institusi pendidikan, masyarakat, swasta atau pemodal, dan ormas keagamaan yang dalam hal ini adalah Muhammadiyah,” jabarnya.
Haedar memandang, selain gerakan yang dilakukan secara kolaboratif juga dibutuhkan mendorong lahirnya produk kebijakan yang berpihak kepada para petani.
Mulai dari kebijakan hang mempermudah akses untuk pupuk, sampai kebijakan impor pangan di saat para petani sedang panen atau produk pangan dalam negeri jumlahnya melimpah.
“Ini kan di politik urusannya. Jadikan politik itu akarnya partai dan kekuatan masyarakat,” katanya.
“Nanti kita bisa desakkan urusan ini pada pemerintahan baru. Karena sekuat-kuat kita saja itu kalau politik kebijakannya tidak sungguh-sungguh itu, kita ini kaya menabrak tembok terus,” imbuh Haedar.
Oleh karena itu, Haedar menegaskan pentingnya secara bersama-sama mendesak kebijakan politik yang berpihak ke petani. Sebab, jika desakan itu dilakukan secara sendiri-sendiri tentu berat.
Kebijakan politik merupakan pintu keberhasilannya surplus produk pertanian dari petani Indonesia.
Pada kesempatan berdialog dengan petani tebu, Haedar juga menjawab keresahan tentang keterbatasan pendanaan yang dialami petani. Kata dia, Muhammadiyah melalui jaringan perbankan yang dibangun bisa membukakan akses untuk para petani.
Haedar menyampaikan, terkait dengan kerja sama yang dibangun oleh PP Muhammadiyah dengan perbankan merupakan cara untuk mengajak dunia perbankan merealisasikan perintah sesuai konstitusi, yaitu memberikan manfaat bagi orang banyak, tidak semata perbankan bersifat bisnis dan berorientasi keuntungan saja. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
