Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH Umsida) bekerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (MHH PWM Jatim) menggelar acara Refleksi Akhir Tahun dengan tema “Menakar Masa Depan Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.”
Bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ahad (15/12/2024), acara ini dihadiri 701 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari berbagai kota di Jawa Timur.
Acara yang berlangsung dinamis ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, seperti Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M; Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum; Mokhammad Najih, S.H., M.Hum, Ph.D.; serta Feri Amsari, SH, MH, LL.M. Diskusi dipandu oleh moderator Dr. Radian Salman, SH., LL.M, yang menjaga alur pembahasan tetap terfokus.
Kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi masyarakat ini mencerminkan peran strategis dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Ketua LKBH Umsida Rifqi Ridlo Pahlevy SH MH menyampaikan bahwa acara ini dirancang untuk memicu kesadaran kolektif terkait tantangan besar yang dihadapi bangsa.
“Refleksi ini penting untuk melihat apa yang sudah dan belum kita capai dalam demokrasi dan hukum,” ujarnya
Dalam diskusi, Prof. Dr. Otto Hasibuan menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor dalam memperbaiki sistem hukum.
“Sistem hukum kita butuh reformasi besar-besaran yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Prof. Dr. Mukti Fajar menekankan pentingnya menjaga integritas aparat hukum.
“Kepercayaan publik terhadap hukum hanya bisa dibangun jika aparatnya berintegritas,” tegasnya.
Mokhammad Najih, Ph.D., menyoroti transparansi sebagai pilar utama demokrasi yang sehat.
“Hukum yang tidak transparan akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi,” jelasnya.
Feri Amsari melengkapi dengan kritik terhadap politisasi hukum yang masih menjadi masalah besar. “Kita harus memisahkan hukum dari kepentingan politik agar keadilan bisa ditegakkan,” ujarnya.
Moderator acara, Dr. Radian Salman, merangkum diskusi dengan poin-poin penting yang relevan bagi peserta. Meski tidak ada sesi tanya jawab, setiap sesi diskusi memberikan wawasan yang mendalam.
Pihak penyelenggara berharap acara ini menjadi inspirasi untuk mendorong perubahan nyata. “Ini bukan sekadar refleksi, tapi panggilan untuk bertindak,” kata perwakilan MHH PWM Jatim dalam sambutan penutupnya.
Acara ditutup dengan ucapan terima kasih dari panitia. “Semoga ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi demokrasi dan hukum di Indonesia,” ujar perwakilan LKBH Umsida.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dapat berperan sebagai katalisator perubahan bagi bangsa. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
