Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
Kunjungan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam membahas persoalan agraria yang relevan dengan umat dan bangsa.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan beberapa isu strategis terkait pengelolaan tanah dan aset milik Muhammadiyah.
Haedar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan agraria yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada Bapak Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN. Tugas ini sangat berat karena berhubungan dengan urusan agraria, yang menyangkut kebutuhan mendasar banyak orang,” ucap Haedar saat membuka pertemuan.
Ia juga menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki aset tanah yang sangat luas, tersebar dari Sabang sampai Papua, termasuk di luar negeri seperti Melbourne, Australia, dan Malaysia.
Aset-aset ini menjadi modal penting bagi Muhammadiyah untuk menjalankan berbagai program sosial dan pendidikan, tetapi di sisi lain juga menghadapi tantangan dalam pengelolaannya.
Menanggapi penyampaian Haedar, Nusron Wahid menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Muhammadiyah dan menyebut bahwa kunjungannya merupakan bagian dari komitmennya untuk berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.
“Terima kasih atas waktunya. Sudah lama saya ingin berkunjung ke PP Muhammadiyah, baik di Menteng maupun di Jogja. Muhammadiyah adalah salah satu stakeholder penting dalam membangun bangsa, dan kami membutuhkan pandangan serta masukan dari Muhammadiyah untuk persoalan-persoalan strategis,” ujarnya.
Nusron menambahkan, ia juga memohon doa restu dari Muhammadiyah agar dapat menjalankan amanahnya sebagai Menteri ATR/BPN dengan baik. Ia menyebut tugas ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab yang berat.
“Saya memohon doa restunya. Ini bukan sekadar tahniah nikmat, tetapi lebih kepada tahniah beban. Urusan pertanahan ini sangat sensitif, menyangkut keadilan, keumatan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” kata Nusron.
Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa tugas Kementerian ATR/BPN sangat relevan dengan isu keumatan dan kebangsaan.
Ia berharap dapat bermitra dengan Muhammadiyah dalam mencari solusi terkait persoalan agraria nasional yang berkeadilan.
“Kami ingin Muhammadiyah menjadi mitra strategis untuk menciptakan kebijakan agraria yang adil, tetapi tetap mempertahankan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Tujuan kami adalah mencari solusi agar pertanahan di Indonesia lebih berkeadilan, tanpa memutus mata rantai ekonomi,” imbuh Nusron.
Kunjungan ini mencerminkan komitmen antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah untuk membangun kerja sama yang strategis dalam pengelolaan tanah dan aset. Pertemuan tersebut juga menunjukkan pentingnya dialog antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendukung kepentingan bangsa secara menyeluruh.
Dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik, diharapkan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah dapat menghadirkan solusi yang nyata, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (wh)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News