Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (MPM PWM Jatim) resmi mengukuhkan pengurus Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM), Jamaah Nelayan Muhammadiyah (JALAMU), dan Asosiasi Purna Migran Muhammadiyah, pada Sabtu (21/12/2024).
Acara peresmian ini mencakup enam kabupaten di wilayah Tapal Kuda, yakni Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi.
Bertempat di lobi Akademi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Jember, kegiatan tersebut dihadiri oleh Dr. Sofyan Rofi, MPdI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Jember, para ketua dan wakil ketua PDM yang membidangi MPM, Ketua MPM PDM dari enam kabupaten, serta segenap pengurus harian MPM PWM Jatim.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari peresmian kelembagaan JATAM yang sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Blitar pada 23 Mei 2024.
Dalam sambutannya, Sofyan Rofi mengapresiasi inisiatif tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan program Majelis Pemberdayaan Masyarakat, khususnya di wilayah Tapal Kuda.
“Kami siap menjalin kerja sama dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan lokal,” ujarnya.
Ketua MPM PWM Jatim Lutfi J. Kurniawan menjelaskan bahwa pembentukan kelembagaan JATAM, JALAMU, dan Asosiasi Purna Migran Muhammadiyah merupakan salah satu program prioritas MPM PP Muhammadiyah.
Ia menegaskan pentingnya program-program berbasis lokalitas dan kreativitas sesuai amanat hasil muktamar.
“Program ini mendorong pengurus dan kader Muhammadiyah untuk responsif terhadap isu-isu aktual di level akar rumput, seperti kedaulatan pangan,” jelasnya.
Di sela acara, turut diadakan pelatihan pembuatan kerupuk tulang ikan yang dipandu oleh Rista Anggriani, STP, MP, M.Sc, dari Lembaga Halalan Thayyiban PWM Jatim.
Pelatihan ini mendapat sambutan antusias dari peserta sebagai salah satu langkah nyata pemberdayaan masyarakat.
Hutri Agustino, Ketua Divisi Pertanian, Nelayan, dan Pekerja Migran MPM PWM Jatim, menekankan pentingnya kolaborasi antar majelis dan lembaga di lingkungan PWM Jatim.
“Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dari dakwah Muhammadiyah yang harus dilakukan secara berjamaah dan saling menguatkan agar hasilnya maksimal,” ungkapnya.
Menurut Hutri, persoalan di sektor pertanian dan nelayan masih kompleks, mulai dari ketersediaan bibit unggul, diversifikasi hasil panen, hingga akses pemasaran yang sering terkendala monopoli tengkulak.
Oleh karena itu, MPM diharapkan mampu melakukan intervensi hingga tahap advokasi regulasi untuk menciptakan keadilan sosial bagi kelompok periferial.
Dengan peresmian ini, MPM PWM Jatim berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Tapal Kuda, sekaligus mengintegrasikan program dakwah dan pemberdayaan untuk kemaslahatan umat. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
