Kesehatan Bukan Industri, Tapi Hak Semua Manusia
Haedar Nashir menghadiri Buka Rakornas MPKU PP Muhammadiyah. foto: ist

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir membuka secara resmi Rakornas MPKU PP Muhammadiyah di Dafam Hotel, Kulonprogo, Yogyakarta,
Sabtu (2/9/2023).

Selain Haedar Nashir, rakornas ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara daring, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Ketua MPKU PP Muhammadiyah Agus Syamsuddin, beserta jajaran pakar MPKU PP Muhammadiyah.

Haedar dalam amanatnya berpesan supaya rakornas lebih fokus pada program hasil dari Muktamar ke-48 Muhammadiyah.

“Tidak perlu ada penambahan program yang menghilangkan program prioritas, lebih-lebih mengesampingkan program hasil muktamar yang penting,” katanya.

Selain itu, terang Haedar, dari rakornas ini diharapkan juga dapat merangkum best practice dari rumah-rumah sakit, termasuk pelayanan kesehatan lain yang dilakukan oleh wilayah maupun daerah untuk pengembangan pelayanan kesehatan Muhammadiyah yang lebih berkemajuan.

“Pasca pandemi covid-19, menjadi catatan yang harus dibahas dengan serius pada rakornas ini. Di sisi lain, pergeseran paradigma pelayanan kesehatan yang berubah menjadi industri, juga menjadi isu penting yang dibahas dalam Rakornas MPKU ini,” papar Haedar.

Terkait pergeseran paradigma itu, imbuh dia, tetap harus ada bingkai nilai, dan bingkai sistem, bukan hanya bagi kita di Muhammadiyah, tetapi juga di Indonesia sekaligus. “Karena cita-cita mengarah ke situ,” cetusnya

Cita-cita besar untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia harus aktual dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh penyelenggara negara.

Menurut dia, Selain pada pelayanan kesehatan, kewajiban pada penyelenggara negara lain yaitu mencerdaskan, menyejahterakan bangsa dan negara Indonesia.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Muhammadiyah, lebih-lebih negara harus berpijak pada nilai-nilai yang dipedomani oleh bangsa Indonesia.

“Paling tidak pelayanan kesehatan harus dibingkai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, kemudian juga demokrasi. Industri itu kan biasanya hanya memihak pada kelompok kecil, siapa yang kuat dan dia yang menang,” imbuhnya.

Dalam pandangan Haedar, hidup tidak hanya untuk memenuhi hasrat primitif sebagai efek dari industrialisasi dan kapitalisme. Melainkan juga ada aspek lain seperti non materi – indrawi yang harus dipenuhi oleh manusia. Termasuk eksistensialisme diri.

“Kecenderungan industri dan kapitalisme itu merangsang hasrat-hasrat primitif manusia yang hanya bersifat indrawi,” ungkap Haedar.

Dia berharap nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila, agama, dan nilai luhur bangsa juga aplikatif pada pelayanan-pelayanan kesehatan di Indonesia. Jangan sampai Pancasila, agama, dan nilai luhur bangsa dianggap terpisah, dan dinegasikan dari pelayanan kesehatan.

“Kesehatan dan usaha-usaha untuk membangun masyarakat – manusia harus menjadi bagian utuh dari merawat jiwa lahir dan batin. Dalam konteks ke-Indonesiaan juga ada semangat itu,” tuturnya.

Seperti yang terkandung dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu selain bangunlah jiwanya juga bangunnya raganya. Pembangunan jiwa dan raga ini harus seimbang, agar tidak terjadi kemudharatan-kemudharatan yang menyebabkan hilang dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kesehatan bukan industri, kesehatan adalah hak dasar manusia untuk menyehatkan jiwa, raga dan lingkungan sekitarnya,” imbuh Haedar.

Ketua MPKU PP Muhammadiyah Agus Syamsuddin menyampaikan bahwa saat ini yang dihadapi oleh lembaga pelayanan kesehatan Muhammadiyah adalah disrupsi.

“Oleh karena itu harus direspons untuk memajukan kesehatan sebagaimana tema rakornas ini, yaitu Sinergi untuk Kesehatan Berkemajuan,” tutur dia.

Agus berharap rakornas ini juga harus bisa mengimplementasikan dari Islam Berkemajuan ke dalam pelayanan kesehatan Muhammadiyah.

“Acara ini sudah dibuka kemarin, dan pada ini kita banyak masukan dari banyak pihak, termasuk pemerintah. Hal itu untuk merespons tantangan dan perubahan-perubahan,” katanya.

Perlu diketahui, pada 2023 ini kepeloporan Muhammadiyah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sudah menginjak satu abad.

Angka tersebut merujuk pada tahun pertama RS PKU Muhammadiyah di Kota Yogyakarta didirikan pada 1923, yang juga tercatat sebagai rumah sakit tertua milik pribumi dan umat Islam di Indonesia. (*/tim)

Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini