Wacana untuk mengontrol masjid oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) direspons Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti.
Menurutnya, upaya tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan isu radikalisme yang sedang dihadapi.
“Wacana yang disampaikan kepala BNPT agar masjid dikontrol oleh Pemerintah bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menimbulkan masalah baru,” tegas Abdul Mu’ti, Rabu (6/9/2023).
Mu’ti mengungkapkan keprihatinannya bahwa kontrol Pemerintah terhadap masjid berpotensi menghasilkan formalisasi dan rezimentasi paham agama yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kata dia, pendekatan ini tidak akan mengatasi akar permasalahan radikalisme yang sangat kompleks.
“Mengaitkan radikalisme hanya dengan (sudut pandang) teologi tidak relevan lagi,” tegas Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.
Ia menambahkan bahwa akar radikalisme mencakup berbagai aspek, termasuk ketidakadilan sosial dan hukum.
Dengan demikian, fokus hanya pada aspek agama, terutama Islam, adalah pandangan yang sempit.
Mu’ti juga menekankan bahwa radikalisme tidak terbatas pada agama tertentu dan dapat ditemukan dalam berbagai bidang lainnya, seperti ekonomi, budaya, dan politik.
Oleh karena itu, penyelesaian masalah radikalisme tidak bisa hanya berpusat pada kontrol agama semata.
“Melihat radikalisme hanya pada masalah agama, khususnya Islam, adalah pandangan yang bias. Radikalisme agama tidak hanya terdapat di dalam Islam tapi juga agama lainnya. Radikalisme tidak hanya terjadi dalam agama tapi dalam bidang lainnya termasuk ekonomi, kebudayaan, dan politik,” ucap Mu’ti.
Dalam konteks ini, ia juga menyoroti penggunaan negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura sebagai referensi untuk mengatasi radikalisme.
Dikatakan Mu’ti, perbedaan dalam sistem politik dan tatanegara membuat referensi semacam itu tidak relevan untuk situasi Indonesia.
Abdul Mu’ti juga mengingatkan bahwa keberadaan radikalisme harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah, terutama dalam program moderasi beragama.
Alih-alih mempromosikan sikap moderat, ia mengingatkan bahwa ada kemungkinan program tersebut malah melahirkan masalah radikalisme baru.
“Pemerintah tidak seharusnya alergi dan anti kritik. Masih adanya radikalisme harusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah khususnya program moderasi beragama. Alih-alih membangun sikap moderat, ada gejala di mana program moderasi beragama malah melahirkan masalah radikalisme baru,” tutur . (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
