Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan, Muhammadiyah secara kelembagaan mendukung penuh untuk menyukseskan Pemilu 2024, baik presiden maupun legislatif. Muhammadiyah sudah mengeluarkan aturan organisasi terkait Pemilu 2024.
Selain itu, Muhammadiyah juga akan tetap netral dalam Pemilu 2024 dan tidak mendukung partai politik atau pasangan capres-cawapres tertentu. Persyarikatan juga memberikan kebebasan kepada kader-kadernya untuk terlibat dalam politik praktis, namun dengan catatan harus nonaktif dari jabatannya di Persyarikatan Muhammadiyah.
“Ketika Pemilu telah selesai, silakan menduduki lagi jabatannya (di Muhammadiyah). Kalau ada kader yang lolos jadi legislatif, maka harus memilih akan aktif di Muhammadiyah atau di DPR,” ucap Mu’ti dalam konferensi pers pada Jumat (17/11) di Universitas Ahmad Dahlan.
Konferensi pers tersebut digelar untuk menyampaikan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024, Kamis (16/11) di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. Konsolidasi nasional tersebut membahas tiga hal. Pertama, Muhammadiyah telah menyusun kebijakan terkait Pemilu 2024. Dalam konteks ini, organisasi ini secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap suksesnya Pemilu 2024, baik dalam pemilihan presiden maupun legislatif.
Kedua, fokus konsolidasi adalah aspek internal keorganisasian Muhammadiyah. Hal ini mencakup persiapan dan strategi organisasi menjelang Pemilu 2024. Ketiga, Mu’ti mengumumkan rencana diluncurkannya Dana Pendidikan Abadi Muhammadiyah pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-111 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu (18/11). Tujuan dari penggalangan dana infak pendidikan ini adalah untuk mendukung sektor pendidikan.
Acara konferensi pers ini turut dihadiri Ketua PP Muhammadiyah Irwan Akib, Ketua PP ‘Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma’mun Murod, Rektor Universitas Ahmad Dahlan Muchlas, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Sukadiono.
‘Aisyiyah Soroti Beberapa Hal Penting Terkait Pemilu 2024
Sementara itu, Ketua PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menyampaikan sikap dan posisi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menghadapi Pemilu 2024. Posisi ini, menurut Tri Hastuti, merujuk pada keputusan PP Muhammadiyah yang juga telah diumumkan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah.
Seperti yang dijelaskan oleh Ketua PP ‘Aisyiyah, organisasi ini mendukung para kader perempuan untuk terlibat dalam Pemilu 2024. Namun, ada ketentuan yang harus dipatuhi, yakni para kader harus cuti terlebih dahulu dari jabatannya di ‘Aisyiyah sebelum terlibat dalam politik praktis. Mereka dapat kembali ke ‘Aisyiyah setelah tidak lagi memiliki urusan dengan politik praktis.
Lebih lanjut, PP ‘Aisyiyah menegaskan komitmennya untuk mendorong Pemilu yang damai dan inklusif. Organisasi berbasis perempuan ini menekankan pentingnya memperhatikan para difabel, serta memberikan dukungan kepada kader perempuan yang ikut berkompetisi dalam Pemilu.
Selain itu, dalam usulannya untuk penyelenggaraan Pemilu, PP ‘Aisyiyah mengusulkan agar pihak penyelenggara memperhatikan kebutuhan Lansia, ibu hamil, dan menyediakan ruang menyusui. Ini sebagai bentuk upaya agar Pemilu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Ketua PP ‘Aisyiyah juga memberikan masukan terkait visi dan misi capres-cawapres. Organisasi ini menyarankan agar visi dan misi tersebut mencakup upaya konkret dalam mendorong partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, upaya untuk menekan tingkat kekerasan seksual, mengurangi angka stunting, serta memberikan dukungan konkret kepada pekerja dari kalangan perempuan juga menjadi fokus masukan dari PP ‘Aisyiyah.
Dengan demikian, PP ‘Aisyiyah secara aktif berkontribusi untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan nilai-nilai inklusif dan mendukung peran perempuan dalam pembangunan bangsa. “Ini beberapa poin yang ingin kita sampaikan,” pungkas Tri Hastuti. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
