Ketua Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Imam Mujaddid Rais mendorong setiap kantor cabang di tingkat wilayah/provinsi untuk memiliki kawasan khusus bernama ‘Kampung Berkemajuan’ (Qaryah Thayyibah).
Kampung Berkemajuan dimaksudkan sebagai kawasan percontohan untuk menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Semangat ini, kata Imam selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s). Selain itu, Kampung Berkemajuan ditujukan agar kemanfaatan dana umat yang diamanahkan semakin dirasakan masyarakat luas.
“Di Rakernas kemarin disampaikan beberapa hal terkait dengan tema Penguatan Inovasi Sosial Untuk Pencapaian SDGs bahwa dalam penyusunan program itu, jangan banyak ceramah, tapi bahas program langsung,” ucapnya dalam Temu Nasional Lazismu 2023 yang dirangkai dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lazismu tahun 2023 di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/12/2023).
Tak lupa, Imam berpesan agar kantor wilayah mengajukan surat ke LazisMu Pusat jika hendak melaksanakan program-program baru, termasuk di dalamnya Kampung Berkemajuan. Sebab, gerak Lazismu kata dia memerlukan izin dari dua unsur, yakni Persyarikatan dan Pemerintah (Kemenag).
“Walaupun ketika wilayah sudah mengeluarkan SK dari wilayah Muhammadiyah masing-masing, mereka harus mengajukan surat ke Lazismu pusat karena ada regulasi dari Kemenag,” ujarnya.
Bupati Wajo Apresiasi Peran Sentral Muhammadiyah
Menyambung Imam, Bupati Wajo, Amran Mahmud menyampaikan apresiasi kepada LazisMu. Kantor cabang LazisMu di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan menurutnya telah berkontribusi banyak bagi masyarakat.
Salah satu misalnya pada kasus masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki BPJS di mana LazisMu berperan untuk memberikan talangan pembiayaan ketika mereka berobat.
“Alhamdulillah dengan kerja sama tersebut banyak persoalan-persoalan sosial yang bisa diselesaikan melalui dukungan dan support dari Lazismu dan beberapa pihak lainnya,” ungkap Amran Mahmud.
Peran sentral Muhammadiyah ini, termasuk di bidang-bidang lainnya kata dia disadari oleh pemerintah Wajo dengan menguatkan kolaborasi lewat Nota Kesepahaman (MoU) pada 2019 lampau. Amran juga mengapresiasi peran LazisMu dalam turun ke masyarakat Wajo saat pandemi Covid-19 terjadi.
“Karena kami merasakan di daerah, kadangkala mau membantu masyarakat tetapi dibatasi dengan aturan dan regulasi. Sehingga Pemkab Wajo dan Lazismu melakukan MoU untuk melakukan berbagai gerakan gerakan sosial,” ujar Amran. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
