*) Oleh: Haidir Fitra Siagian,
Wakil Ketua LP2M PWM Sulsel dan Dosen UIN Alauddin Makassar
Sebagai organisasi sosial yang berbasis masyarakat luas dengan berbagai latar belakang yang berbeda, Persyarikatan Muhammadiyah memiliki ciri utama yang membedakan dengan organisasi lain. Salah satunya adalah proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan kolegial.
Prinsip ini menekankan kesetaraan dan mencapai keputusan melalui konsensus bersama yang melibatkan berbagai pihak yang terkait.
Demikian pula tanggung jawab dibagi secara adil di antara anggota yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Ketika ada satu persoalan yang dipandang penting, Muhammadiyah tidak langsung menanggapinya dengan terburu-buru.
Justru mempelajari dan mempertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakangi persoalan dimaksud.
Sejauh mana manfaat dan mudaratnya bagi khalayak luas juga terhadap keutuhan organisasi.
Contoh yang paling nyata adalah tawaran dari Pemerintah RI kepada organisasi kemasyarakatan untuk turut serta dalam pengelolaan pertambangan.
Mengelola sumber daya alam yang banyak menyimpan berbagai keperluan masyarakat global, seperti minyak, batu bara, nikel, perhiasan, tembaga dan sebagainya.
Atas tawaran tersebut, hingga saat ini belum mendapatkan jawaban resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pucuk pimpinan tertinggi organisasi.
Baca juga: Muhammadiyah Resmi Terima Izin Usaha Tambang dari Pemerintah
Meskipun demikian, sudah banyak pro dan kontra terkait dengan tawaran tersebut. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Bahkan ada pihak melakukan demonstrasi yang kurang terpuji dan membuat pernyataan negatif kepada Muhammadiyah.
Masing-masing argumentasi dari pihak yang menerima dan menolak tawaran pengelolaan tambang tersebut, semuanya dapat diterima. Keduanya memiliki landasan akademik yang rasional dan dapat diterima dengan akal sehat.
