Tim Pengabdian Masyarakat UM Bandung Bantu Tingkatkan Produktivitas dan Legalitas UMKM
Program pengabdian masyarakat UM Bandung untuk membantu meningkatkan kualitas produksi dan legalitas produk UMKM.
UM Surabaya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Banyaknya usaha baru yang bermunculan, membuat persaingan semakin ketat.

Oleh karena itu, UMKM perlu meningkatkan kualitas produknya agar dapat bertahan dalam persaingan pasar tersebut. Tak terkecuali UMKM Eat’eung dengan produk unggulannya yaitu Dimsum Eat’eung yang berada di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Tim dosen Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung yang beranggotakan Ratna Sari Listyaningrum STP MSi, Reza Fikri Alfatah SP MSc, dan Mae Amelianawati STP MSi melaksanakan program pengabdian masyarakat. Kali ini dengan sasaran membantu meningkatkan kualitas produksi dan legalitas produknya melalui program Pemberdayaan Masyarakat Pemula yang merupakan hibah dari Kemdikbudristek tahun 2024.

“Program ini merupakan kolaborasi antara prodi Teknologi Pangan dan prodi Agribisnis, di mana terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing mitra UMKM. Mahasiswa juga dilibatkan dalam pelaksanaan untuk mendukung program merdeka Belajar. Pengabdian masyarakat sudah terlaksana sebesar delapan puluh persen dari yang direncanakan, berlangsung dari Agustus hingga November 2024,” ujar Ketua Pelaksana pengabdian, Ratna Sari Listyaningrum.

Mitra diberikan pendampingan perbaikan tata letak. Sebelumnya, kata Ratna, ruang produksi Dimsum Eat’eung kurang teratur, terlebih penyimpanan bahan baku dan produk jadi yang disatukan dapat meningkatkan risiko kontaminasi silang.

Namun, lanjut Ratna, setelah dilakukan penataan ulang, tata letak telah disesuaikan dengan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012. Perbaikan tata letak tersebut dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus memastikan keamanan pangan.

“Selain itu, mitra juga diberikan pendampingan pendaftaran sertifikasi CPPOB. Ketiadaan sertifikat CPPOB dapat menghambat akses produk ke pasar yang lebih luas karena banyak distributor dan pengecer yang mensyaratkan sertifikat ini sebagai bagian dari persyaratan kerjasama. Sertifikat CPPOB juga menjadi dasar untuk mendaftar sertifikasi BPOM,” katanya.

Sertifikasi halal

Di samping itu, kata Ratna, sertifikasi halal juga sangat penting. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman dilakukan hingga tanggal 17 Oktober 2024.

Artinya, pada tanggal tersebut, pemerintah menargetkan seluruh produk makanan dan minuman sudah bersertifikat halal. Namun, kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ditunda hingga Oktober 2026. Ini kesempatan yang baik bagi UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal produknya.

Dengan pendampingan yang dilakukan, mitra dapat memahami alur-alur sertifikasi halal dan pihak-pihak yang berkaitan. Sertifikat CPPOB dan halal menjadi langkah krusial yang harus dilakukan untuk meningkatkan legalitas dan daya saing Dimsum Eat’eung di pasar, termasuk peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas seperti supermarket.

Perbaikan kemasan produk juga menjadi sorotan. Sebelumnya, kemasan Dimsum Eat’eung belum memenuhi standar yang diatur oleh BPOM. Namun, setelah program, kemasan baru telah sesuai dengan regulasi, meliputi nama jenis produk, nama dagang, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen, ruang untuk tanggal dan kode produksi, ruang untuk keterangan kedaluwarsa, ruang untuk nomor izin edar, komposisi produk, dan informasi nilai gizi.

“Mitra didampingi untuk mendesain kemasan baru tersebut menggunakan aplikasi desain sederhana. Selain itu, pendaftaran HKI merek sangat penting untuk melindungi identitas dan reputasi produk di pasar. Tanpa pendaftaran HKI, merek Dimsum Eat’eung rentan terhadap peniruan dan penyalahgunaan oleh pihak lain, yang dapat merugikan bisnis secara finansial dan merusak citra produk,” imbuhnya.

Ratna menjelaskan, melalui program ini juga diberikan beberapa peralatan yang mendukung proses produksi dengan kapasitas yang lebih besar. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah membekali pemilik usaha dan karyawan dengan pengetahuan yang lebih mendalam terkait aspek-aspek penting seperti tata letak produksi, sertifikasi halal, izin edar, kemasan, dan merek produk.

Hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan menunjukkan peningkatan di berbagai aspek. Pemilik Dimsum Eat’eung, Yatni Indriawati, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbudristek yang telah memberikan dana melalui program Pemberdayaan Masyarakat Pemula yang dilaksanakan oleh tim UM Bandung.

Adanya program pengabdian masyarakat ini tidak hanya membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam aspek produksi dan legalitas produk. Namun, juga memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan usaha di masa depan. Dengan sertifikasi yang sedang dalam proses, tata letak yang lebih efisien, dan kemasan yang lebih profesional, Dimsum Eat’eung siap bersaing di pasar yang lebih luas dan memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. (*/tim)

Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini