Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi program yang dilaksanakan pada pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Program ini menjadi program unggulan Prabowo-Gibran yang akan dimulai pada Januari 2025. Prioritas penerima makan bergizi gratis adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah.
“Menurut saya, program makanan bergizi gratis ini baik dan akan memberikan manfaat pada anak, dikarenakan pertumbuhan anak sekolah sangatlah pesat. Sehingga, tentu membutuhkan asupan gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan otak, dan aktivitas fisiknya,” ujar Dede Nasrullah, Pakar Kesehatan UM Surabaya, pada Selasa (29/10/2024).
Akan tetapi, menurut Dede, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah menentukan standar jenis makanan. Pemerintah pusat harus menentukan standar jenis makanan yang akan diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah.
“Jangan sampai nanti jenis makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kadar gizi yang diperlukan, seperti variasi menu makanan agar anak-anak tidak bosan dan menghabiskan makanannya. Hal ini menjadi penting karena sasarannya bukan hanya anak-anak, tetapi juga ibu hamil, menyusui, dan balita,” kata Dede.
Kedua, memastikan program ini tepat sasaran. Hal ini penting karena sering kali pemerintah pusat kurang memperhatikan hal ini sehingga tidak tepat sasaran dalam pemberian program-program kepada masyarakat.
Program ini harus dapat terjangkau ke seluruh pelosok di Indonesia, dan jangan sampai ada yang tidak mendapatkan program tersebut, padahal di sana banyak anak yang berisiko stunting atau mengalami gizi kurang.
Ketiga, memastikan kadar gizi makanan yang akan diberikan. Hal ini tentu sangat penting untuk diperhatikan.
Dalam menentukan kadar gizi, pemerintah perlu berkoordinasi dan melibatkan tim khusus, mulai dari akademisi, perguruan tinggi, hingga konsultan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kadar gizi sesuai dengan sasaran.
Keempat, membentuk tim khusus di setiap daerah agar setiap daerah dapat menangani program makanan gratis ini, yang mungkin di bawah koordinasi dinas kesehatan.
“Tim khusus ini akan mengawasi program ini sampai ke tingkat bawah dan memastikan distribusinya berjalan dengan baik,” kata Dede lagi.
Kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, harus selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program ini, karena program ini merupakan program yang masih baru di Indonesia.
Monitoring dan evaluasi ini wajib dilakukan untuk mengukur keberhasilan program dan mengevaluasi keberlanjutan sampai periode akhir kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran.
“Saya berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan terstruktur, sehingga bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Program ini sudah lama ditunggu oleh banyak masyarakat,” tegasnya.
Dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya, menegaskan bahwa yang terpenting dalam program makan bergizi gratis di sekolah ini adalah harus melibatkan orang tua serta para pelaku pangan di tingkat lokal. Ini agar anak dapat mengonsumsi dan mengenal berbagai diversifikasi pangan lokal.
Program ini harus melibatkan banyak sektor, khususnya pangan lokal, sehingga berdampak pada penggerakan ekonomi di sekitar.
“Jangan sampai memberikan makanan yang tidak sesuai dengan karakteristik makanan dari daerah tersebut, dan tentu juga harus memperhatikan kadar gizi. Ini menjadi poin penting untuk membiasakan anak makan makanan tradisional dan lokal yang ada di daerah mereka masing-masing,” pungkas Dede. (uswah sahal)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
