Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Dr. Didi Suhardi menyampaikan, Muhammadiyah menargetkan 475 sekolah unggul hingga tahun 2025 yang terbagi dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama.
“Sampai muktamar, menjadi tantangan dikdasmen sekolah menjadi sekolah unggul dengan ketegori sekolah unggul utama, Madya dan Pratama,” terannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Calon Sekolah Unggulan Muhammadiyah 2024, Sabtu (23/11/2024).
Acara yang berlangsung di Pusdiklat ASN Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, pada 23-25 November 2024 ini dihadiri oleh 711 peserta, termasuk Majelis Dikdasmen PWM dan PDM, serta kepala sekolah Muhammadiyah dari berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia.
Didi menambahkan Majelis Dikdasmen telah menerbitan buku-buku Muhammadiyah, Al Islam, ke Muhammadiyah dan Bahasa Arab. Tahun 2025 akan menerbitkan buku-buku Pelajaran lain, termasuk MIPA.
“Direncanakan juga kurikulum Muhammadiyah akan kita launching pada acara Tanwir Muhammadiyah mendatang,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Irwan Akib menyampaikan konsep sekolah unggulan Muhammadiyah yang harus unggul dalam cara kerja, pelayanan, dan hasilnya.
Ia menegaskan lima pilar utama yang menjadi dasar sekolah unggulan Muhammadiyah, yaitu kurikulum berbasis nilai Muhammadiyah dengan Ismuba sebagai nafas utama, sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif, manajemen pelayanan berkualitas tinggi, fasilitas kesehatan sekolah yang prima, serta langkah strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan.
“Sekolah unggulan itu harus bekerja lebih unggul, kuantitas harus dibarengi dengan kualitas, dan kepala sekolah harus punya terobosan,” tegasnya.
Acara pembukaan berlangsung di Gedung Garuda Pusdiklat dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mukti, M.Ed. Dalam sambutannya, Prof. Mukti juga menyoroti pentingnya konsep sekolah unggul yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun generasi yang berkualitas.
Ia menegaskan bahwa lebih dari 600.000 guru akan mengikuti sertifikasi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pendidikan.
“Selain itu, program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diarahkan untuk memperkuat tenaga pengajar di sekolah swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah, dengan teknis pelaksanaan yang saat ini sedang menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujarnya.
Prof. Mukti juga menyoroti perbaikan sistem zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta perubahan mekanisme pelaporan kinerja guru.
Ia menjelaskan bahwa guru tidak perlu lagi mengunggah laporan kinerja secara mandiri, karena tugas tersebut akan dilakukan oleh kepala sekolah.
“Sistem ini diharapkan memberikan waktu lebih bagi guru untuk fokus pada pengajaran, bimbingan konseling, dan kegiatan pengabdian masyarakat, tanpa harus mencari jam tambahan di sekolah lain,” imbuhnya.
Mukti juga menyampaikan tradisi Muhammadiyah dalam membangun sekolah unggul dengan memadukan nilai-nilai Islam dan pembaruan (tajdid) dalam pendidikan. Ia mengingatkan bahwa Muhammadiyah sejak awal berdiri telah menjadi pelopor dalam mengajarkan pelajaran umum di sekolah agama, dan sebaliknya, pelajaran agama di sekolah umum.
“Sekolah Muhammadiyah harus terus berkembang menjadi sekolah unggul dengan cara pandang yang luas. Akreditasi harus dipahami sebagai salah satu langkah meningkatkan mutu, sehingga sekolah dapat dinilai berdasarkan standar yang objektif,” pungkasnya. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
