Bagi para pemikir bangsa, pantaslah untuk merenungkan ulang dan menyampaikan gagasan besar tentang Keindonesiaan yang bebas dari pragmatisme/kepentingan politik/ekonomi tertentu.
Indonesia bukanlah benda mati yang bebas diperebutkan dan dikuasai sepihak oleh siapa pun.
Indonesia adalah negara milik semua dan benda yang bernyawa. Sebagai argumen, simak pandangan Soepomo, Soekarno dan Moh. Hatta.
Pada Sidang BPUPK, Soepomo menegaskan bahwa Indonesia yang akan dibangun setelah merdeka bukan sekadar ragat fisik, melainkan Indonesia yang bernyawa.
Di forum yang sama, Soekarno mengatakan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua, bukan negara milik satu golongan.
Sementara itu, Moh. Hatta menjelaskan Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian Indonesia disusun atas asas ekonomi kerakyatan yang terpimpin untuk mewujudkan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak.
Secara ideal, Indonesia seharusnya tidak memiliki masalah krusial terkait isu-isu kesejahteraan, keadilan sosial dan kemanusiaan.
Sebab, kelahiran Indonesia berasal dari gagasan kritis yang teruji secara ketat melalui periode panjang dari masa pergerakan nasional, sidang BPUPK hingga Konstituante.
Rumitnya beragam masalah yang kini justru menyelimuti Indonesia seperti korupsi yang menggurita, utang luar negeri, kemiskinan struktural, hingga oligarki bisnis dan politik yang semakin tak terkendali adalah bekas dari kegagalan elite untuk berkomitmen dan setia pada fondasi yang diletakkan para pendiri bangsa.
Problem kita sebagai bangsa sekarang adalah kita tidak punya kesinambungan dalam merajut gagasan-gagasan dasar yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa.
Bahkan mulai ada kecenderungan distorsi (pemutarbalikan realitas), kecenderungan stagnasi (kemacetan), dan kecenderungan deviasi (penyimpangan).
Menjelang 78 usia kemerdekaan RI, saya mengajak para elit untuk merenungi kembali untuk apa Indonesia ini lahir.
Sekarang tak dapat dipungkiri ada problem mendasar yang mengancam eksistensi Indonesia dan perlu dijadikan evaluasi bersama.
Saya mengajak checklist, apakah praktik yang akumulatif dari fase ke fase pemerintahan itu sejalan dengan apa yang digagas oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh pendiri Repulik ini?
Saya yakin tidak sejalan, bertentangan. Tetapi bagaimana kita keluar dari oligarki ini.
Sebagai modal, Indonesia memiliki lima prinsip asas eksistensial mengapa Indonesia merdeka yang terangkum dalam konstitusi.
Lima prinsip itulah yang menurutnya perlu untuk dipedomani dengan penuh amanah oleh para pemangku kebijakan.
Pertama Indonesia sebagai negara merdeka menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi.
Kedua, Indonesia berhasil merdeka karena perpaduan rahmat Tuhan dan hasil perjuangan luhur rakyatnya.
Ketiga, setelah merdeka Indonesia memiliki cita-cita nasional ingin melahirkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam arti yang sebenarnya.
Keempat, dasar negara yang dijiwai dalam segala tindakan adalah Pancasila.
Kelima, kewajiban konstitusional pemerintah RI sampai kapan pun adalah untuk menjaga tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan bangsa dan menegakkan perdamaian dunia.
Selain lima prinsip asasi di atas, Indonesia juga memiliki tiga modal nilai untuk merawat anugerah kemerdekaan, yakni nilai Pancasila, nilai agama, dan nilai kebudayaan luhur.
Lima prinsip ini sebenarnya nyawa dari Indonesia. Nah, pertanyaan kita saat ini, apakah para elite, penyelenggara negara, seluruh komponen bangsa termasuk rakyat menghayati betul prinsip dan nyawa Indonesia itu untuk kembali kita implementasikan dalam kehidupan kebangsaan?
Ini perlu checklist dan kita melihat bahwa ada beberapa hal yang mengalami deviasi, beberapa hal yang mengalami stagnasi, dan beberapa hal yang mengalami distorsi. (*)
(Disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dalam seri ketiga gelar wicara Gagas RI yang digelar Kompas Gramedia Media)
