Muhammadiyah sejauh ini masih wait and see jelang Pemilu 2024 yang semakin dekat.
Sikap tersebut dilakukan karena Muhammadiyah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan Capres maupun Cawapres pada Pemilu 2024 mendatang.
Masalah pesta demokrasi lima tahunan tersebut adalah tugas konstitusional partai politik (parpol).
Muhammadiyah memberikan kesempatan dan dukungan terhadap parpol untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.
Keberadaan parpol memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa.
Oleh karena itu, Muhammadiyah mendorong supaya parpol tidak menggantungkan pilihan untuk mencalonkan presiden dan wakilnya berdasar pada hasil survei.
Parpol harus memilih calon yang benar-benar memiliki kapasitas. Karena opini publik saat ini sudah didikte apa kata survei.
Soal siapa calon dari Muhammadiyah, jawabannya tegas dan gamblang, bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis.
Selaian itu, pada Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak punya calon sendiri. Secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terlibat, tidak punya kewenangan.
Muhammadiyah secara kelembagaan juga tidak terlibat dan tidak akan melibatkan diri dalam proses pencalonan atau mendukung salah satu capres dan cawapres.
Meski bersikap demikian, Muhammadiyah sama sekali tidak melarang dan tidak menghalangi warganya untuk memberikan dukungan pada Pemilu 2024 secara proporsional.
Karema hal itu merupakan kebebasan warga Muhammadiyah yang terlibat tim sukses capres, cawapres, atau pun calon legislatif
Bentuk dukungan yang diberikan oleh warga Muhammadiyah terhadap calon merupakan hak masing-masing. (*)
(Disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti di hadapan awak media setelah Grand Opening RS Sarkies Aisyiyah Kudus, 5 Juni 2023)
