2024, Pemimpin Baru Harus Punya Kebijakan Afirmatif terhadap UMKM
foto: kemenkopukm
UM Surabaya

Negara belum sepenuhnya hadir dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Karena itu, Pemilu 2024 nanti menghasilkan banyak pemangku kebijakan yang berkomitmen untuk mengatasi disparitas ini.

Terutama melalui kebijakan yang benar-benar mendukung kelompok ekonomi mikro dan menengah.

Kita berharap kalau ada presidennya yang terpilih nanti supaya punya pemikiran ada affirmative action untuk membantu masyarakat lapis bawah supaya kesenjangan ekonomi tidak tajam.

Upaya afirmatif pemangku kebijakan hingga Presiden perlu dilaksanakan agar kesenjangan ekonomi tidak berdampak pada stabilisasi sosial yang mengancam persatuan nasional.

Kalau kesenjangan ekonomi tajam, nanti masyarakat yang di bawah membenci masyarakat yang di atas.

Kita tidak ingin masyarakat kita saling benci membenci. Itu tidak baik. Makanya kita coba mengurangi kesenjangan ekonomi itu.

Selain itu, pemerintah ke depan diharapkan untuk berikhtiar secara struktural agar masyarakat di lapisan bawah bisa mengalami kenaikan kelas.

Jika ini tercapai, maka daya beli akan semakin meningkat dan pada akhirnya menguntungkan perekonomian Indonesia sendiri.

Maunya kita, pemerintah itu memberikan perhatian besar kepada lapis bawah ke usaha mikro ultra mikro sehingga mereka naik kelas.

Akibatnya, piramida yang di bawah menjadi mengecil, sehingga akhirnya kelas menengah itu semakin membesar. Kalau di suatu negara kelas menengahnya membesar, maka daya beli masyarakatnya meningkat.

Kalau data beli masyarakatnya meningkat, apapun yang kita produksi, yang kita jual, apa pun yang dibutuhkan masyarakat pasti laku.(*)

(Disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah, 11 Juni 2023)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini