Tiga menteri dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pengembang (LP) UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta Timur pada 29-31 Agustus 2023.
Mereka adalah Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki
Selaian mereka juga dijadwalkan hadir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang LP UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup Anwar Abbas dan Ketua LP UMKM PP Muhammadiyah Toni Firmansyah.
“Rakernas Mengusung tema “Muhammadiyah dan Gerakan UMKM Berkemajuan” ini,
juga bakal dimeriahkan Expo dan Pasar Murah UMKM unggul,” kata Ketua Pengarah Rakernas Syafruddin Anhar dalam keterangan persnya, Senin (14/8/2023).
Syafruddin menyebut jika Rakernas ini dibutuhkan untuk merumuskan strategi pengembangan UMKM Muhammadiyah dalam periode lima tahun ke depan.
“Kami berharap output Rakernas LP UMKM mampu merumuskan sinergitas dan membangun ekosistem bisnis Muhammadiyah serta membangun keterpaduan antar wilayah dan antar sektor untuk penguatan bisnis Muhammadiyah,” ujarnya di Jakarta.
Lebih lanjut, Rakernas ini dia anggap penting karena LP UMKM sebagai Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) baru di struktural PP Muhammadiyah diberi tugas khusus mengakselerasi gerakan ekonomi umat di sektor riil dalam UMKM.
LP UMKM kata dia diamanahi tanggung jawab untuk melatih, membina, membesarkan, serta melindungi usaha-usaha mikro, kecil dan menengah di lingkungan Persyarikatan sesuai amanat Muktamar ke-48.
Di sisi lain, LP UMKM juga menampilkan keberpihakan riil Muhammadiyah terhadap ekonomi kerakyatan. Mengingat peran UMKM mencapai 99 persen dari seluruh unit usaha secara nasional.
Sebelum pandemi Covid-19, UMKM berkontribusi 60,5 persen pada PDB dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Kata Syafruddin, Muhammadiyah memiliki pandangan ekonomi berkeadilan yang berpihak pada masyarakat dhuafa. Prinsip ini kata dia sesuai dengan ekonomi Pancasila.
Menurut dia, Keadilan ekonomi itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan aksi pemerataan untuk menghilangkan ketimpangan sosial, dan terpusatnya kekayaan di tangan sekelompok tertentu.
“Perjuangan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dilakukan oleh Muhammadiyah melalui berbagai amal usahanya,” ketanya.
Dia menambahkan, literasi ekonomi Muhammadiyah adalah upaya untuk membangkitkan kesadaran seluruh anak bangsa bahwa perjuangan membangun ekonomi merupakan salah satu bentuk ibadah, yang dimaknai sebagai kegiatan mendekatkan diri kepada Allah.
Maka, keadilan dan kebangkitan ekonomi yang meliputi kemandirian, ketangguhan dan daya saing ekonomi merupakan jalan penting dalam mendekatkan diri kepada Allah. (*/tim)
Untuk mendapatkan update cepat silakan berlangganan di Google News
